JATIMTIMES - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI meluncurkan program beasiswa bagi guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1. Hal ini untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Sayangnya, banyak guru yang ingin memanfaatkan program tersebut merasa masih sulit untuk mengakses.
Program Beasiswa itu disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Menurut dia, beasiswa juga diberikan bagi guru pengajar juga agar secara legal dapat sesuai standar terkini yang ditetapkan kementerian terkait minimal guru harus lulusan S1.
Baca Juga : Berkaca dari Kasus Trans7, Ini Hukum dan Etika Penayangan yang Wajib Diketahui Stasiun Televisi di Indonesia
"Kami memberikan beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1. Tahun ini 12.500 guru akan menerima, dan tahun depan meningkat menjadi 150.000 penerima, masing-masing sebesar tiga juta rupiah per semester," ujar Abdul Mu’ti, dalam kunjungan kerjanya ke SDK Sang Timur Kota Batu, beberapa waktu lalu.
Beasiswa disalurkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan dan pembangunan sarana pembelajaran di lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Kendati begitu, kebijakan tersebut menuai beragam tanggapan dari kalangan guru, terutama guru honorer di daerah. Kabib Abdullah, guru honorer yang mengajar mata pelajaran agama di SDN 2 Ngroto, Pujon, Kabupaten Malang, mengaku kebijakan ini positif, tetapi menilai akses terhadap beasiswa bagi guru honorer masih sulit.
"Bagi guru honorer seperti saya, mengakses beasiswa dari pemerintah itu susah. Selama ini, saya dan teman-teman justru lebih banyak mendapat bantuan kuliah dari kampus atau lewat program Bidikmisi," ungkap Kabib, belum lama ini.
Ia menambahkan, nominal beasiswa Rp3 juta per semester dinilai belum mencukupi kebutuhan kuliah. Ia mencontohkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tempatnya menempuh studi, yakni di Universitas Al Hikam, yang mencapai Rp2,8 juta per semester. Kabib sendiri mendapatkan upahnya untuk mengajar 600 ribu per bulan.
Baca Juga : Terima Aspirasi Santri, Wali Kota Malang: Kembalikan ke Jalur Hukum
"Misal beasiswanya tiga juta, itu hanya cukup untuk bayar UKT saja. Tidak ada sisa untuk biaya buku. Mungkin lebih baik kalau bentuknya seperti Bidikmisi, ada biaya hidup juga," usulnya.
Kabib berharap pemerintah dapat memperluas akses beasiswa agar benar-benar menyentuh tenaga pendidik di lapangan, terutama mereka yang belum berstatus ASN atau PPPK.
Untuk diketahui, program beasiswa ini merupakan bagian dari tujuh kebijakan Indonesia Hebat yang dicanangkan Kemendikdasmen, mencakup peningkatan kompetensi guru, penguatan karakter, dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
