JATIMTIMES - Warga Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang memprotes proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Sumber Wadon. Aksi protes turut dilakukan warga dengan menggelar unjuk rasa di Kantor Desa Putukrejo pada Senin (24/11/2025).
Dari pantauan JatimTIMES di lokasi, sejumlah warga mulai mendatangi kantor desa pada Senin (24/11/2025) menjelang siang. Warga juga turut membawa sejumlah atribut pada aksi demo tersebut.
Baca Juga : Adam Rusydi DPRD Jatim: Sidoarjo Harus Punya Grand Desain Penanggulangan Banjir
Secara umum, pesan yang disampaikan warga ialah berkaitan dengan penolakan proyek pembangunan SPAM oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan. Selain itu, warga juga menuntut adanya kompensasi dari proyek yang telah terlanjur dalam proses pembangunan tersebut. "Tuntutannya kalau warga itu menolak pembangunan ini (SPAM) Sumber Wadon dari PDAM (Perumda Tirta Kanjuruhan)," ujar salah satu warga, Nur Bahron saat ditemui disela-sela berlangsungnya demo.
Alasan penolakan tersebut, disampaikan Nur, antara lain karena memberikan banyak dampak negatif kepada masyarakat. "Air di sumber ini mengalir ke hilir, itu di bawah ada beberapa desa yang juga digunakan mengaliri sawah," ujarnya.
Disampaikan Nur, masyarakat yang selama ini turut memanfaatkan sumber air untuk mengaliri sawah tersebut cukup luas. Yakni disebut mencapai ribuan hektare. "Kalau ini diambil oleh PDAM, habis. Ada beberapa desa, sawah masyarakat itu sekitar 1.000 hektare," imbuhnya.
Selain berdampak pada pasokan air termasuk untuk mengaliri sawah, lanjut Nur, warga juga beranggapan proses perizinan pembangunan SPAM di Sumber Wadon tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
"Proses PDAM masuk ke Putukrejo tanpa sosialisasi sama kami, masyarakat, jadi sepihak. Tapi ujuk-ujuk (tiba-tiba) izin dibuat, kami tidak merasa tanda tangan (setuju), kok tiba-tiba izin sudah turun," ujarnya.
Dijelaskan Nur, Sumber Wadon tersebut berada pada kawasan yang berlokasi di Sumber Sira, Putukrejo. Potensi sumber air itulah yang selama ini juga turut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pasokan air sehari-hari. Yakni melalui Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hipam).
"Kalau PDAM masuk ke sini itu yang kami dengar saat gaduh sosialisasi, itu sekitar antara tiga bulan yang lalu," imbuhnya.
Sementara proses penggalian pada proyek pembangunan SPAM yang melewati Kantor Desa Putukrejo tersebut, disampaikan Nur, telah berlangsung sekitar satu bulan lalu. "Kami kan sudah menolak, secara undang-undang ketika masyarakat desa menolak, itu kan PDAM seharusnya mencabut izin. Tapi pembangunan ini dipaksakan," klaimnya.
Usai menyuarakan protes saat warga menggelar demo di Kantor Desa Putukrejo, proyek pembangunan SPAM terpantau dihentikan sementara. Para pekerja yang semula juga menggunakan alat berat untuk menggali tanah, terpantau juga dihentikan sementara waktu.
Baca Juga : Penyebab Gempa M 5,0 di Selatan Blitar Hari Ini, BMKG Tegaskan Aktivitas Sesar Aktif Jadi Pemicu
"Penolakannya dengan menghentikan pembangunan, ada penolakan masyarakat. Maksudnya penolakan dengan ada kompensasi dari pihak PDAM yang nanti masuk ke desa," ujarnya.
Tuntutan kompensasi tersebut ditempuh warga lantaran proyek pembangunan SPAM sudah terlanjur berlangsung meski menurut mereka terkesan dipaksakan. "Karena sudah dibangun, kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan pemerintah. Meskipun pemerintah sudah menyalahi aturan, oke (silahkan) dibangun, tapi kami minta kompensasi," tegasnya.
Tuntutan kompensasi itulah yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah desa. Yakni untuk menunjang kebutuhan di Desa Putukrejo. "Kompensasi itu sekitar Rp 100 juta per tahun untuk desa, nanti di desa di buat untuk apa, apa (kebutuhan di desa)," ujarnya.
Nur menyebut, tuntutan kompensasi dari warga oleh Perumda Tirta Kanjuruhan kepada Pemerintah Desa Putukrejo tersebut berdasar pada beberapa pertimbangan. Di antaranya, mempertimbangkan keberadaan Sumber Wadon yang berada di kawasan Sumber Sira yang selama ini juga dijadikan sebagai destinasi wisata.
"Selama ini sumber air ini kami rawat, termasuk untuk wisata dan untuk WSLIK (Water and Sanitation for Low Income Cummunities)," ujarnya.
Usai menggelar unjuk rasa dan proyek pembangunan SPAM dihentikan sementara, warga mengaku bakal terus berupaya sampai tuntutannya terealisasi. Termasuk seputar kompensasi.
"Kalau kompensasi di sepakati, ya tidak apa-apa di bangun. (Ketika tidak ada kompensasi), ya kami tolak. Sebelum ada kompensasi, maka dihentikan sementara sampai nantinya ada negosiasi, deal (kesepakatan) dari masyarakat," pungkasnya.
