JATIMTIMES - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batu butuh percepatan. Jumlah ideal keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi untuk memenuhi MBG juga belum terpenuhi. Hingga saat ini baru ada 8 titik SPPG yang beroperasi. Padahal, kebutuhan dapur gizi secara keseluruhan mencapai 21 titik. Dengan demikian masih ada kekurangan 13 titik dapur.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengungkapkan, akan ada 12 titik dapur SPPG yang beroperasi sampai akhir tahun ini. Dari total itu, sebanyak delapan dapur sudah lebih dulu berdiri hingga bulan Oktober. Sementara itu, empat titik dapur SPPG lainnya masih dalam proses pengajuan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera beroperasi. “Saat ini, masih dalam tahap pembangunan, kemungkinan baru bulan depan beroperasi,” terangnya.
Baca Juga : 66 Perumahan di Kota Batu Belum Lengkapi Perizinan, Pemkot Targetkan Tuntas Tahun Ini
Satu dapur SPPG diketahui menyuplai sebanyak 2-3 ribu penerima manfaat di kalangan pelajar di Kota Batu. Meski demikian, jumlah kebutuhan dapur SPPG di Kota Batu cukup besar. Totalnya mencapai 21 titik yang ditargetkan untuk mengkover MBG di seluruh satuan pendidikan. "Dengan estimasi, total penerima manfaat menyentuh 30 ribu siswa di Kota Batu," sebut Wawali asal Sumberbrantas itu.
Pihaknya mendorong bagi siapapun yang memiliki lahan dan ketersediaan area yang memenuhi persyaratan dapur agar segera mengajukan ke BGN. Dengan begitu, proses akselerasi pemenuhan program MBG bisa terkover dengan tuntas.
Dirinya menargetkan keterpenuhan target titik dapur SPPG akan beroperasi seluruhnya pada tahun depan. Setidaknya, semester pertama pada tahun 2026 mendatang. Untuk mendukung itu, Heli mengaku juga akan memberikan dukungan penuh dalam upaya akselerasi pembangunan dapur SPPG. "Termasuk proses pendataan, pemantauan hingga membantu perizinan berdirinya dapur,” kata dia.
Berbagai kemudahan akan terus diberikan dan dikawal langsung oleh Pemkot Batu. Misalnya, dalam kepengurusan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Baca Juga : Pemkab Malang Miliki Layanan Halo Dinkes, Permudah Pengaduan Masyarakat agar Cepat Ditangani
Pria asli Desa Sumberbrantas itu menegaskan telah menginstruksikan percepatan penerbitan legalitas dapur melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Tentunya dengan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. "Langkah ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN),” tandasnya.
