JATIMTIMES - Sebanyak 390 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Malang saat ini sedang berproses melakukan tahapan verifikasi serta pembangunan gerai di masing-masing wilayah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menyampaikan, sebanyak 390 KDKMP yang tersebar di 378 desa dan 12 kelurahan tersebut terus menunjukkan perkembangannya, setelah sebelumnya semua KDKMP di Kabupaten Malang berbadan hukum.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Banyuwangi Minta Dinas Lingkungan Hidup Kaji Ulang Pembangunan TPS3R di Kelurahan Sobo
"Progres pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP di 390 desa/kelurahan di Kabupaten Malang jika dirinci sebanyak 140 KDKMP sudah terverifikasi, 127 KDKMP sedang proses pembangunan dan 123 KDKMP masih proses verifikasi," ungkap Tomie.
Pihaknya menjelaskan, terdapat ketentuan yang mengatur secara teknis terkait pembangunan gerai KDKMP. Yakni bangunan gerai KDKMP dapat digunakan untuk pergudangan ataupun tempat mengisi kelengkapan KDKMP.
Dalam ketentuannya, setiap desa/kelurahan harus menyiapkan lahan dengan luas minimal 1.000 meter persegi dengan rincian sebanyak 600 meter persegi untuk bangunan dan 400 meter persegi untuk lahan parkir. Untuk bangunan dari KDKMP memiliki panjang 30 meter dan lebar 20 meter.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tito Fibrianto Hadi Prasetya menambahkan, pembangunan semua gerai KDKMP di Kabupaten Malang ditargetkan selesai pada tahun 2026 ini.
Tito menyebut, pembangunan gerai ditargetkan selesai di tahun 2026 agar masing-masing KDKMP dapat segera beroperasi serta masyarakat merasakan kebermanfaatan atas hadirnya KDKMP di wilayahnya masing-masing.
"Namun, meski sedang proses membangun gerai, beberapa koperasi sudah mulai beroperasi. Seperti KDKMP Randugading, Kecamatan Tajinan yang menjadi mock-up KDKMP di Kabupaten Malang," kata Tito.
Lebih lanjut, dia menjelaskan nantinya masing-masing gerai KDKMP di Kabupaten Malang akan mendapatkan anggaran Rp 1,6 miliar dari pemerintah pusat yany disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
"Anggaran tersebut disalurkan dengan skema pinjaman, sehingga harus dikembalikan dengan angsuran. Kalau koperasi yang di desa nanti mengembalikannya dari dana desa. Tapi koperasi tingkat kelurahan nanti pembiayaannya dari Pemerintaj Kabupaten Malang," jelas Tito.
Nantinya, gerai dari masing-masing KDKMP di Kabupaten Malang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan koperasi. Sehingga, masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Malang akan memiliki pemanfaatan yang berbeda-beda.
"Asalkan masih termasuk dalam delapan unit usaha yang bisa dibentuk di KDKMP, yakni gerai penyediaan sembako, penyediaan obat murah, penyediaan kantor koperasi, unit simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, penyediaan cold storage atau gudang, distribusi logistik dan lain-lain sesuai kebutuhan usaha," beber Tito.
Ia pun mencontohkan, ketika di sebuah desa/kelurahan di Kabupaten Malang yang memiliki potensi buah jeruk yang melimpah, maka di gerai KDKMP tersebut dapat dibangun gudang penyimpanan jeruk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tito menambahkan, nantinya gerai KDKMP juga dapat dimanfaatkan untuk kolaborasi strategis program pemerintah yang lain, seperti halnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gerai KDKMP nantinya dapat berkolaborasi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program MBG agar semakin maksimal.
