JATIMTIMES - Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Jember bakal memperketat pengawasan kualitas bahan pangan dan proses pengolahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengawasan dilakukan secara berkala dengan melibatkan tim lintas sektor hingga tingkat kecamatan, termasuk dokter, ahli gizi, dan tenaga sanitasi dari puskesmas setempat.
Baca Juga : Sidak SPPG, Satgas MBG Jember Ungkap Ketidaksesuaian Distribusi Menu
Ketua Satgas MBG Jember yang juga Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman mengatakan, langkah tersebut merupakan respons atas temuan di lapangan, sekaligus tindak lanjut arahan pemerintah pusat dan Bupati Jember.
“Pengawasan tidak hanya pada bahan baku, tetapi juga pada proses penyajian. Makanan harus disajikan dalam kondisi segar, aman, dan layak konsumsi,” ujar Helmi, usai inspeksi mendadak di SPPG Umbulsari.
Kunjungan ke SPPG Umbulsari tersebut merupakan bagian dari rangkaian inspeksi mendadak Satgas MBG di sejumlah titik di Jember. Sebelumnya, satgas juga melakukan sidak ke SPPG di Jalan Sriwijaya serta SPPG Sumbersari untuk memastikan kesiapan dan kepatuhan pengelola terhadap standar mutu dan keamanan pangan.
Sementara, inspeksi di SPPG Umbulsari ini dilakukan menyusul beredarnya keluhan di media sosial terkait dugaan tempe asam atau tidak layak konsumsi yang disajikan kepada penerima manfaat.
Dari hasil pemeriksaan, Helmi mengungkapkan, pengelola dapur SPPG di Umbulsari mengakui sebagian tempe yang kualitasnya menurun telah disisihkan. Namun, sejumlah produk masih terdistribusi ke sekolah sehingga memunculkan keluhan dari satuan pendidikan.
Menurut Helmi, peristiwa tersebut menjadi peringatan penting karena berpotensi terulang jika tidak diantisipasi dengan sistem pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, Satgas MBG Kabupaten bersama Satgas Kecamatan akan melakukan pembinaan dan kontrol kualitas secara berkala dan rutin.
Pembinaan dilakukan melalui kecamatan dengan melibatkan unsur musyawarah pimpinan kecamatan (muspika), puskesmas, serta tenaga ahli yang berkompeten.
“Di puskesmas ada dokter, ahli gizi, dan tenaga sanitasi. Mereka akan turun langsung untuk memastikan standar higienitas dan keamanan pangan terpenuhi,” katanya.
Helmi menegaskan, pengawasan pemerintah daerah kini tidak lagi bersifat pasif. Berdasarkan arahan Badan Pangan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah diperbolehkan sekaligus diwajibkan masuk ke dapur SPPG untuk melakukan kontrol kualitas.
Baca Juga : APDESI Kawal Program Kemendes Satu Desa Rp 1 Miliar, Optimalisasi Pembangunan Tingkat Desa
“Selama ini pengelolaan cenderung tertutup. Sekarang sudah terbuka dan kami wajib terlibat dalam pengawasan, karena ini menyangkut kepentingan anak-anak,” ujarnya.
Selain mutu bahan pangan, Satgas juga menyoroti aspek keamanan penyajian. Helmi mencontohkan penggunaan tusuk sate pada makanan anak yang dinilai berisiko dan harus dihindari. “Hal-hal kecil seperti itu penting. Jangan sampai makanan bergizi justru membahayakan anak,” katanya.
Aspek sanitasi dapur turut menjadi perhatian, mulai dari desain tempat pencucian peralatan, penggunaan material yang aman, hingga potensi kontaminasi bakteri Escherichia coli dari air bersih.
Standar teknis, seperti penggunaan bahan stainless dan desain tanpa sudut mati yang berpotensi menjadi sarang bakteri, akan menjadi bagian dari pembinaan.
Helmi menekankan, program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. “Ini bukan hanya soal penerima manfaat. Ini anak-anak bangsa yang sedang kita siapkan untuk masa depan,” ujarnya.
Ke depan, Satgas MBG Jember memastikan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan di seluruh SPPG agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga. (*)
