JATIMTIMES — Paparan materi pendidikan politik bagi penyandang disabilitas menjadi fokus utama agenda yang digelar di aula Bakesbangpol Kota Blitar, Rabu (3/12/2025). Kegiatan yang diikuti 60 peserta disabilitas ini merupakan kolaborasi antara Bakesbangpol, Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, LKS Pelita, dan PPDI Kota Blitar. Tujuannya jelas: memastikan kelompok disabilitas memahami dan mampu menyalurkan hak-hak politiknya secara setara.

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Unisba Blitar Dr Andiwi Meifilina DI SIKom MI Kom tampil sebagai pemateri utama. Sejak awal, ia menekankan bahwa penyandang disabilitas masih sering terdampak marjinalisasi politik, baik dalam proses pemilu maupun keterlibatan pada ruang-ruang pengambilan keputusan.

Baca Juga : Menyulam Kebersamaan Mahasiswa Geografi Unikama di Pelukan Alam Winong

“Memilih dan dipilih adalah hak politik penyandang disabilitas. Jangan takut untuk berpolitik,” tegas Dr Andiwi di hadapan para peserta.

Menurut dia, keterlibatan kelompok disabilitas dalam politik sangat penting untuk menghentikan “pembunuhan hak”, memperkuat representasi, dan mengikis stigma bahwa disabilitas tidak punya peran dalam urusan demokrasi. Ia menegaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran politik justru bisa menjadi kekuatan kolektif bagi komunitas disabilitas.

“Jangan takut dijadikan alat politik. Dengan pengetahuan yang baik, justru penyandang disabilitas dapat memastikan hak-haknya terpenuhi,” ujarnya. Ia menambahkan, dunia politik seharusnya menjadi “rumah” tempat kaum disabilitas dapat menyuarakan aspirasi dan menuntut aksesibilitas politik yang lebih baik.

Andiwi menekankan bahwa politik yang baik harus merangkul semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Ia juga mendorong kolaborasi lebih kuat antara pemerintah dan KPU untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Blitar Toto Robandiyo menjelaskan bahwa kegiatan ini sekaligus menjadi rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional. Ia menilai momentum ini penting untuk melakukan evaluasi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pilkada sebelumnya.

“Kami ingin memastikan bahwa teman-teman disabilitas tidak hanya dilibatkan pada saat pemilu saja. Politik dan pembangunan berjalan setiap hari. Mereka harus tahu hak-hak politik mereka sebagai warga negara,” kata Toto.

Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi, memberdayakan, dan mengayomi kelompok disabilitas. Toto mengingatkan bahwa masih ada sejumlah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas.

“Jika ada kebijakan pembangunan yang belum mengakomodasi disabilitas, harapan kami itu bisa diperjuangkan bersama. Prinsipnya, negara wajib hadir dan memastikan mereka terpenuhi hak-haknya,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Bakesbangpol juga mengundang partai-partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Blitar. Kehadiran mereka diharapkan menjadi langkah awal menguatkan jalur komunikasi politik antara kelompok disabilitas dan para pengambil kebijakan.

Baca Juga : Polisi Ungkap Empat Percobaan Bundir di Jembatan Suhat Sejak 2024

Selain materi dari Dr. Andiwi, peserta juga menerima paparan dari Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Dwi Hesti Ermono. Ia menekankan pentingnya literasi politik warga, termasuk penyandang disabilitas, dengan mengutip pesan-pesan tokoh seperti Bung Karno, Gus Dur, hingga Bertolt Brecht.

Dalam paparannya, Dwi Hesti menjelaskan konsep politik, demokrasi, dinamika pemilu, hingga tantangan demokrasi seperti politik uang, polarisasi sosial, disinformasi, dan rendahnya partisipasi publik di luar masa pemilu. Ia menyajikan data partisipasi pemilih Kota Blitar, termasuk partisipasi pemilih disabilitas yang mencapai 55,57 persen.

Ia menekankan bahwa pemilu inklusif harus menjamin akses setara, mulai dari informasi yang mudah dipahami, fasilitas ramah disabilitas di TPS, hingga kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi penyelenggara ataupun calon.

“Partisipasi itu bukan hanya soal hadir di TPS. Ini tentang memastikan suara setiap warga negara memiliki daya untuk mengubah kebijakan publik ke arah yang lebih baik,” katanya.

Kegiatan pendidikan politik inklusif ini ditutup dengan ajakan untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga agar demokrasi di Kota Blitar semakin partisipatif dan ramah kelompok rentan. Pemerintah daerah, kampus, KPU, dan organisasi disabilitas dinilai perlu terus bergerak bersama untuk memastikan bahwa ruang-ruang politik semakin terbuka bagi semua.