JATIMTIMES – Komisi A DPRD Kabupaten Magetan menerima audiensi Pengurus Daerah HIMPAUDI Kabupaten Magetan di ruang rapat Komisi A, Selasa ( 4/11/2025 ).
Pertemuan ini bukan sekadar penyampaian aspirasi, tetapi desakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata dan konkret untuk kesejahteraan pendidik PAUD dan mutu lembaga PAUD di Kabupaten Magetan.
Baca Juga : Staf Ahli Mendikdasmen Monitoring TKA SMAN 2 Kota Malang, 339 Siswa Ikuti Tanpa Kendala
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja HIMPAUDI pada 20 Oktober 2025 dan Sarasehan Dua Dekade HIMPAUDI pada 1 Oktober 2025.
Dipimpin oleh Ketua HIMPAUDI Kabupaten Magetan Beti Hasdi Astuti, organisasi ini membawa empat tuntutan utama: Kesetaraan dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD; Kenaikan insentif pendidik PAUD yang dinilai jauh dari standar layak; Penguatan kompetensi pendidik PAUD melalui pelatihan dan peningkatan mutu; Peningkatan sarana dan prasarana PAUD sebagai pendukung pembelajaran.
Dalam pertemuan yang berlangsung tegas dan terbuka tersebut, HIMPAUDI menegaskan bahwa peran pendidik PAUD selama ini belum mendapatkan perhatian proporsional, padahal mereka menjadi fondasi pembentukan karakter anak sejak usia dini.
“Guru PAUD bukan relawan. Kami pendidik profesional yang membentuk karakter generasi masa depan. Hak kesejahteraan kami harus diperjuangkan,” tegas Beti Hasdi Astuti.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Magetan yang diwakili oleh Didik Haryono, memberikan respons positif dan menilai tuntutan HIMPAUDI sangat beralasan.
“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini urgensi. Komisi A DPRD Kabupaten Magetan akan mengawal dan menindaklanjuti, termasuk mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan insentif guru PAUD,” tegas Didik.
Komisi A juga menekankan bahwa kualitas PAUD tidak akan pernah meningkat jika kesejahteraan pendidik diabaikan. Guru yang gajinya tidak layak tidak bisa diminta bekerja optimal mendidik generasi penerus.
Lebih jauh, DPRD Kabupaten Magetan memastikan akan membawa isu ini ke rapat pembahasan anggaran dan mendorong pemerintah untuk menghadirkan skema pembiayaan yang lebih berpihak pada pendidikan PAUD.
Baca Juga : Serapan Anggaran DLH Masih 55,46 Persen, DPRD Jatim Desak Percepatan Belanja
“Kami akan mengkaji secara detail, dan HIMPAUDI harus tetap mengawal bersama kami. Ini perjuangan bersama,” tambahnya.
HIMPAUDI menyambut komitmen tersebut dan berharap janji DPRD tidak berhenti sebatas wacana, melainkan berujung pada keputusan konkret.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan bahwa sinergi antara HIMPAUDI, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Magetan harus diperkuat untuk mewujudkan kualitas PAUD yang lebih baik dan kesejahteraan yang layak bagi pendidiknya.
Dengan adanya audiensi ini, bola kini berada di tangan DPRD Kabupaten Magetan dan Pemerintah Daerah. HIMPAUDI sudah menyampaikan fakta dan tuntutan.
Kesejahteraan pendidik harus menjadi prioritas jika pemerintah ingin berbicara tentang peningkatan mutu PAUD di Kabupaten Magetan.
Karena mustahil meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini jika para pendidiknya tidak dihargai secara layak.
