JATIMTIMES - Pembangunan Jalan Tol Kediri-Tulungagung yang menjadi salah satu akses menuju Bandara Dhoho Kediri tengah menjadi sorotan. Proyek itu diklaim terhambat karena persoalan pembebasan lahan, termasuk 21 bidang sawah yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Sorotan itu muncul setelah konten kreator TikTok Yanuar Prakoso mengunggah video yang mempertanyakan alasan proyek tol tersebut terkesan mandek. Yanuar menyebut persoalan 21 bidang sawah LP2B menjadi salah satu hal yang membuat pembangunan belum berjalan maksimal.

Baca Juga : 9 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Fengsui, Nomor 3 Dipercaya Bisa Tarik Rezeki

"Guys, kalian udah nonton video klarifikasi dari Pemkot Kediri? Katanya sih, proyek tol Kediri Bandara yang terancam mangkrak itu gara-gara 21 bidang sawah itu LP2B dan harus menunggu atau wajib menunggu legal opinion dari Kejaksaan Agung," kata Yanuar dalam videonya.

Yanuar kemudian mempertanyakan mengapa persoalan lahan tersebut baru menjadi kendala ketika proyek sudah berjalan. "Pertanyaanku, kenapa hal ini tidak dipikirin dari awal? Proyek segede itu loh, triliunan pak," ujarnya.

Dalam video itu, Yanuar juga menyebut mendapat informasi yang dia klaim berasal dari pihak internal pengadaan lahan. Ia mengatakan investor ingin proses pembebasan lahan dilakukan melalui mekanisme resmi.

"Bocoran info A1 yang kudapat dari orang dalam pengadaan lahan, investor sekelas Gudang Garam ini pengen nyatu taat hukum. Mau ganti ruki resmi lewat BPN," katanya.

Yanuar kemudian menyebut adanya dugaan tawaran jalur lain yang disebutnya datang dari seseorang berinisial EH. Namun, informasi tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

"Dan katanya Gudang Garam juga menolak tawaran jalur belakang dari oknum Bernisial EH," ujarnya.

Ia juga mengklaim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memberikan opsi agar pengerjaan proyek tetap dilakukan secara paralel. Menurut Yanuar, pengerjaan dapat terus berjalan sambil proses pencarian lahan pengganti dilakukan.

"Gak sampai di situ aja, bahkan Kementerian PU Pusat pun sudah memberikan lampu hijau bahwa skema pengerjaannya itu paralel. Jadi biar gak mandek total, sambil cari lahan pengganti, proyek tetap jalan," katanya.

Yanuar menilai opsi tersebut seharusnya bisa menjadi solusi agar pembangunan tidak berhenti sepenuhnya. "Tentu ini bagus dong. Maksudku masa sih Pemkot gak mau diajak kerja cepet? EH atau gara-gara EH?" lanjutnya.

Pernyataan mengenai dugaan keterlibatan sosok berinisial EH tersebut merupakan klaim yang disampaikan Yanuar dalam kontennya. Belum ada keterangan resmi yang membuktikan tudingan tersebut.

Yanuar kemudian menyebut hal yang menurutnya menjadi persoalan adalah adanya surat dari Pemkot Kediri yang disebut menolak solusi dari pemerintah pusat.

"Nah yang paling janggal adalah justru Pemkot mengeluarkan surat yang menolak solusi dari PU Pusat itu. Aneh kan?" kata Yanuar.

Ia juga mengklaim mendapat informasi lain dari tim pembebasan lahan yang disebut merasa kecewa dengan kondisi tersebut.

"Tambahan info A1 lagi nih dari tim pembebasan lahan bahwa mereka itu frustrasi karena solusi yang ditawarkan oleh sekelas kementerian PU ditolak oleh Pemkot. Pemkot loh, masa menolak sih?" ujarnya.

Dalam videonya, Yanuar juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tersebut. Ia menyebut proyek tersebut menggunakan investasi swasta sehingga menurutnya jangan sampai pembangunan terhenti terlalu lama.

"Poinnya adalah proyek ini tuh 100% dana swasta yang tentu sangat krusial jika dipersulit karena udah jalan harus mandek cuma gara-gara oknum," ujarnya.

Yanuar juga menyampaikan kekhawatiran apabila investor memilih menghentikan proyek. "Karena kalau investornya angkat kaki, yang rugi bukan investornya, tapi rakyat Kediri," katanya.

Baca Juga : Empat Jabatan Strategis di Polresta Malang Kota Bergeser, Kapolresta Tekankan Kesiapan Hadapi HUT Arema

"Investornya mah udah kaya, tapi rakyat Kediri yang terdampak cuma dapet debu dari proyek yang mangkrak, yang tentunya juga mengganggu ekonomi," lanjutnya.

Di akhir video, Yanuar meminta Wali Kota Kediri memberikan penjelasan mengenai persoalan yang tengah ramai tersebut.

"Terakhir buat Mbak Wali, masa mau diem-diem aja sih Mbak? Kedirinya udah viral loh ini. Gimana menurut kalian?" tutupnya.

Terpisah, Pemkot Kediri memang telah menjelaskan bahwa persoalan lahan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan Tol Kediri-Tulungagung.

Pemkot menyebut terdapat 72 bidang lahan milik Pemkot Kediri dengan luas sekitar 17 hektare yang terdampak pembangunan jalan tol. Proses verifikasi calon lahan pengganti sebenarnya telah diselesaikan pemerintah daerah sejak April 2026.

Pemkot kemudian mengusulkan 141 bidang tanah kepada Tim Pengadaan Tanah (TPT). Namun, sebagian bidang yang diusulkan ternyata berada di kawasan LP2B.

"Lalu, kenapa terkesan mandek? Karena ada 21 bidang lahan sawah yang dilindungi UU No 41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [LP2B]," ungkap Pemkot Kediri melalui akun Instagram resminya, dikutip Selasa (11/8/2026).

Karena persoalan tersebut, proses pembebasan tanah dihentikan sementara sembari menunggu kepastian hukum dari pemerintah pusat. 

TPT kini disebut masih menunggu penerbitan legal opinion dari Kejaksaan Agung terkait mekanisme penggantian lahan LP2B yang terdampak trase tol.

Pj Sekda Kota Kediri Endang Kartika juga membenarkan pemerintah daerah sampai saat ini belum memperoleh lahan pengganti.

"Sampai sekarang kami masih menunggu keputusan dari pusat, sampai sekarang pemerintah kota belum mendapat lahan pengganti," kata Endang, dikutip Bisniscom, Selasa (11/8/2026).

Sebagai informasi, Tol Kediri-Tulungagung memiliki panjang total sekitar 44,17 kilometer (km). Ruas tersebut terdiri atas 37,35 km main road dan 6,82 km akses penghubung menuju Bandara Dhoho Kediri.

Proyek ini berkaitan erat dengan Bandara Dhoho yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk melalui anak usahanya, PT Surya Dhoho Investama (SDHI).

Berdasarkan catatan yang ada, pada awal 2024 Gudang Garam telah menyuntikkan modal sekitar Rp15 triliun ke SDHI untuk pengembangan Bandara Dhoho.

SDHI juga melakukan kerja sama operasi (KSO) dengan Angkasa Pura I dalam proyek pembangunan Bandara Dhoho. Kerja sama tersebut memiliki durasi 50 tahun sejak bandara mulai dioperasikan.