JATIMTIMES - Empat organisasi wartawan di Malang Raya menyatukan barisan. Mereka menggelar aksi protes terhadap pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut wartawan sebagai “Londo Ireng”.
Aksi bertajuk “Kami Bukan Londo Ireng!” itu digelar di kawasan Bundaran Tugu Kota Malang, Senin (27/7/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk penolakan terhadap pelabelan yang dinilai merendahkan sekaligus berpotensi membenturkan pers dengan masyarakat.
Baca Juga : Ngotot Tolak Jalan Tembus, Warga Griyashanta Tantang Wali Kota Malang: Jangan Hanya Minta Suara!
Empat organisasi yang terlibat dalam aksi tersebut yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang.
Ketua AJI Malang Benni Indo mengatakan, persoalan utama dalam pernyataan tersebut bukan sekadar pilihan kata. Menurutnya, penyebutan “Londo Ireng” berpotensi menempatkan wartawan sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan rakyat.
“Frasa ‘Londo Ireng’ yang disematkan kepada wartawan sangat kontradiktif. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, banyak pahlawan nasional yang berlatar belakang jurnalis,” tegas Benni.
Ia menyebut sejumlah tokoh seperti WR Supratman, Tirto Adhi Soerjo, Adam Malik, Roehana Koeddoes, hingga HOS Cokroaminoto sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa yang memiliki keterkaitan dengan dunia jurnalistik.
“Orang yang selama ini menasbihkan dirinya paling nasionalis, nyatanya mencela para pejuang. Bahkan lagu Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan itu ciptaan jurnalis,” imbuhnya.
Benni menilai, kritik yang disampaikan pers tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam pengawasan publik.
Ketua IJTI Korda Malang Raya Hilda Daningtyas menegaskan, wartawan bekerja untuk menghadirkan informasi kepada masyarakat, bukan menjadi kaki tangan kepentingan asing maupun kelompok tertentu.
“Sebagai Kepala Negara, Presiden seharusnya tahu bahwa kita ini bukan kaki tangan asing. Tugas kita adalah menghadirkan informasi yang jujur bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya Ir Cahyono mengatakan, aksi tersebut sekaligus menjadi tuntutan agar Presiden Prabowo bertanggung jawab secara moral atas pernyataan yang dinilai mencoreng profesi jurnalis.
Baca Juga : Satpol PP Gresik Razia Kafe Remang, Pengelola dan Penjaga Jalani Tes Narkoba-HIV
“Aksi ini para wartawan meminta supaya Presiden Prabowo mencabut ucapannya, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers,” kata Cahyono.
Menurutnya, kebebasan pers tidak boleh ditempatkan sebagai ancaman bagi pemerintah. Sebab, pers memiliki fungsi penting dalam menyampaikan kritik, mengungkap persoalan publik, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Ketua PFI Malang Darmono menambahkan, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berkewajiban untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Jika mengkritik dianggap melawan, ia perlu diingatkan bahwa ia menerima mandat dari rakyat dan digaji dari uang rakyat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pernyataan yang menyudutkan pers justru dapat menjadi contoh buruk bagi kehidupan demokrasi. Terlebih, pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang kepala negara dalam forum resmi.
“Janganlah memberi contoh buruk apalagi di atas podium resmi seperti itu,” pungkas Darmono.
