JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengambil langkah tegas dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Selain memperketat jalur domisili, pemerintah juga berupaya menghapus stigma adanya sekolah dasar negeri favorit yang selama ini dinilai menjadi penyebab tidak meratanya jumlah peserta didik di sejumlah sekolah.
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru terus dilakukan. Salah satu fokus utama adalah memastikan jalur domisili berjalan sesuai tujuan awal, yakni pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh sekolah negeri.
Baca Juga : Arema FC Academy Buka Seleksi 2026, Talenta Muda Malang Punya Jalan Menuju Liga Profesional
"Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kami perketat jalur domisili. Tahun lalu memang ada beberapa SD negeri yang kekurangan murid baru. Tetapi sebenarnya tidak akan menjadi masalah kalau jalur domisili berjalan dengan baik," ujar Ali.
Menurut Ali, konsep jalur domisili sejatinya dirancang agar distribusi peserta didik lebih merata. Namun, hingga kini masih banyak orang tua yang meyakini terdapat sekolah negeri yang lebih unggul dibanding sekolah lainnya.
Akibatnya, pendaftaran calon murid kerap menumpuk di sekolah-sekolah tertentu, sementara sejumlah SD negeri lain justru kesulitan memenuhi kuota peserta didik baru.
"Kadang-kadang juga kepercayaan orang tua menganggap tidak meratanya kualitas SD negeri di lingkungannya. Menganggap ada SD-SD unggulan, ada yang tidak," katanya.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang menunjukkan jumlah lulusan TK, RA, dan BA tahun ini mencapai 12.947 anak. Sementara daya tampung yang tersedia di SD negeri hanya sebanyak 8.568 kursi.
Kondisi tersebut membuat sekitar 4.000 calon murid diperkirakan harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri. Meski demikian, fenomena kekurangan murid masih ditemukan di sejumlah SD negeri pada pelaksanaan SPMB tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, Pemkot Malang memilih memperkuat implementasi jalur domisili sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas seluruh SD negeri yang ada.
Ali mengungkapkan, pihaknya masih menemukan praktik perpindahan alamat yang dilakukan sebagian orang tua demi memuluskan peluang anak masuk ke sekolah yang dianggap favorit. Bahkan, perpindahan data kependudukan tersebut ada yang dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan SPMB.
Baca Juga : Layanan SIM Keliling di Kota Malang Hadir Selama Juni 2026, Catat Jadwal dan Syaratnya
Menurut dia, sejumlah wali murid telah mengubah alamat dalam kartu keluarga sejak satu tahun sebelumnya agar memenuhi syarat domisili pada sekolah tujuan.
"Kami juga sudah meminta Pak Kepala Disdikbud untuk mengevaluasi itu semua. Bagaimana meningkatkan kepercayaan ke semua sekolah negeri. Karena ada SD negeri yang sangat diminati, ada yang tidak. Padahal secara standar kualitas sebenarnya sama semua," ucap dia.
Selain memperketat proses verifikasi jalur domisili, Disdikbud Kota Malang juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait standar mutu pendidikan yang diterapkan di seluruh SD negeri.
Pemerintah menilai langkah tersebut lebih efektif dibandingkan opsi penggabungan sekolah atau merger yang sempat muncul sebagai solusi bagi sekolah dengan jumlah siswa minim.
Meski wacana merger dinilai dapat menekan biaya operasional sekolah yang kekurangan murid, hingga saat ini Pemkot Malang belum memiliki rencana untuk menerapkannya.
Sebagai informasi, pendaftaran SPMB jenjang TK hingga SMP negeri di Kota Malang resmi dimulai pada Senin (8/6/2026). Untuk mengantisipasi berbagai kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung, Disdikbud Kota Malang juga telah membuka posko pengaduan yang dapat dimanfaatkan siswa maupun wali murid.
