JATIMTIMES – Persaingan ketat lulusan SD untuk menembus jenjang SMP Negeri di Kota Batu resmi dimulai melalui pembukaan jalur afirmasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027. Setidaknya ada 323 kursi yang tersebar di 9 SMP Negeri di seluruh penjuru Kota Batu yang kini diperebutkan oleh ratusan pendaftar.
Jalur afirmasi yang dibuka selama dua hari ini dikhususkan bagi calon peserta didik dari keluarga prasejahtera serta penyandang disabilitas.
Baca Juga : Gerindra DPRD Jatim Dorong Aturan Baru untuk Hapus Hambatan Sistemik Disabilitas
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu, Cahya Wisesa, menjelaskan bahwa setiap pendaftar wajib menyertakan dokumen penunjang resmi seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
"Kami tidak hanya mengandalkan proses unggah berkas secara daring untuk mengantisipasi adanya manipulasi data. Tim panitia khusus disiapkan untuk melakukan survei dan verifikasi faktual langsung ke rumah masing-masing pendaftar hingga 22 Juni mendatang," terang Cahya Wisesa saat ditemui di SMPN 1 Batu.
Pria yang disapa Sesa itu menyebut, Instrumen ketat akan menjadi acuan tim verifikator saat meninjau kondisi lapangan, mulai dari status kepemilikan rumah, luas bangunan, daya listrik, jumlah tanggungan keluarga, kepemilikan kendaraan, hingga sumber pendapatan utama orang tua. Seluruh indikator objektif tersebut nantinya diakumulasikan sebagai penentu kelayakan final calon siswa.
"Dinamika ketidaksesuaian data administratif dengan kondisi riil di lapangan sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam proses seleksi ini," terang Sesa.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kota Batu, Tatik Ismiati, mengungkapkan adanya temuan di mana status ekonomi keluarga calon siswa sudah berubah total dari data lama.
Baca Juga : Diskusi Publik 28 Tahun Reformasi, Akademisi FH UB Soroti Demokrasi yang Kian Kehilangan Ruh
"Ada kasus di mana calon siswa tercatat sebagai penerima PIP, namun saat tim mendatangi rumahnya, kondisi ekonomi keluarganya ternyata sudah sangat mapan. Begitu juga sebaliknya, ada warga yang tidak punya kartu pengaman sosial tetapi kondisi ekonominya mendadak memburuk akibat orang tua meninggal dunia atau terkena PHK," jelas Tatik Ismiati.
Melalui peninjauan langsung ke kediaman calon siswa, Dinas Pendidikan Kota Batu berupaya untuk memastikan intervensi kuota jalur afirmasi ini benar-benar tepat sasaran.
Menurut Tatik, Evaluasi faktual ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi hak pendidikan anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan di Kota Batu.
