JATIMTIMES – Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Namun, persetujuan tersebut disertai catatan kritis terkait kualitas pertumbuhan ekonomi Jatim.
Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi Jatim belum sepenuhnya inklusif, merata, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian salah satu sorotan utama yang disampaikan Ketua sekaligus Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati.
Baca Juga : MPM Honda Jatim Tingkatkan Kesiapsiagaan Karyawan Hadapi Situasi Darurat Keamanan di MPM Sedati
Pihaknya menilai capaian pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,33 persen memang menunjukkan daya tahan ekonomi daerah di tengah tantangan nasional dan global. Namun, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pembangunan yang merata antarwilayah maupun antarlapisan masyarakat.
"Pertumbuhan ekonomi 5,33 persen didorong oleh konsumsi pemerintah (16,42 persen) yang bersifat musiman. Sektor riil kurang bergairah," jelas Lilik Hendarwati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (13/5/2026).
Fraksi PKS mencatat ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Jatim masih cukup lebar. Disebutkan, Kabupaten Pacitan mampu mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 7,01 persen, sementara Kota Kediri hanya tumbuh 1,68 persen.
Selain itu, kawasan Madura juga masih disebut sebagai salah satu wilayah yang tertinggal dan menjadi kantong kemiskinan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Atas kondisi tersebut, PKS meminta Pemprov Jatim mengubah strategi pertumbuhan ekonomi agar lebih fokus pada penguatan basis ekonomi rakyat.
"Fraksi PKS merekomendasikan strategi pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi rakyat (UMKM, pertanian, nelayan, sektor informal) dengan pendekatan spasial, serta konsentrasi pada kabupaten dengan pertumbuhan rendah dan kemiskinan tinggi, khususnya Madura dan Tapal Kuda," lanjut Lilik.
Selain pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKS juga menyoroti efektivitas penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur. Meski angka kemiskinan turun menjadi 9,30 persen, fraksi menilai laju penurunannya masih melambat dan belum menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural, khususnya di wilayah pedesaan.
"Angka kemiskinan turun menjadi 9,30 persen, namun laju penurunan cenderung melambat dan rawan meningkat akibat tekanan inflasi. Kemiskinan ekstrem dan kemiskinan pedesaan belum tertangani secara sistemik," ujar legislator dari Dapil Jatim I Surabaya ini.
Menurutnya, program pengentasan kemiskinan yang berjalan selama ini masih terlalu berorientasi pada bantuan sosial jangka pendek dan belum cukup kuat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, Fraksi PKS mendorong intervensi lebih terarah di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Probolinggo.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti kualitas ketenagakerjaan di Jatim. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, kualitas pekerjaan dinilai masih menjadi tantangan besar.
Baca Juga : Hasil Rapat Gabungan DPRD: Ditemukan Kesalahan pada Surat Tugas Audiensi Wabup Malang-Wapres Gibran
Ia mengemukakan, sekitar 62 persen tenaga kerja di Jatim masih bekerja di sektor informal dengan tingkat perlindungan yang rendah. Sementara cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 30,02 persen.
Di sisi lain, lulusan pendidikan menengah hingga tinggi yang bekerja sesuai bidang keahlian baru mencapai 42,66 persen, jauh di bawah target 67,77 persen. Atas kondisi itu, PKS meminta pemerintah daerah memperkuat kebijakan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, sekaligus memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
Di sisi fiskal, Fraksi PKS juga mencatat realisasi belanja daerah 2025 baru mencapai 93,82 persen, atau sekitar Rp31,20 triliun dari pagu Rp33,25 triliun. Artinya, masih terdapat sisa anggaran lebih dari Rp2 triliun yang belum terserap secara optimal. Fraksi PKS menilai hal tersebut menunjukkan perlunya pembenahan kualitas perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi PKS tetap mengapresiasi berbagai penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diikuti dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.
"Fraksi PKS juga perlu mendorong agar ratusan penghargaan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat Jawa Timur, yakni menjadi penduduk yang paling bahagia," kata Lilik.
Sebagai penutup, Fraksi PKS menegaskan seluruh rekomendasi yang disampaikan tidak boleh berhenti sebatas dokumen formal. "Fraksi PKS akan mengawal secara ketat agar rekomendasi tidak berhenti sebagai dokumen administratif yang ditaruh di laci," pungkas Lilik Hendarwati.
Dengan catatan tersebut, Fraksi PKS menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Jatim ke depan tidak cukup hanya ditunjukkan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diukur dari pemerataan manfaat, kualitas lapangan kerja, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nyata.
