JATIMTIMES - Rencana penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang mulai disiapkan. Langkah itu menyusul masih rendahnya cakupan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito menyebut layanan MBG bagi kelompok 3B di Kota Malang baru menyentuh sekitar 16 persen penerima manfaat.
Baca Juga : Unisma Jadi Kampus Pertama di Malang yang Buka Magister Pertanian Berkelanjutan
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena data sasaran belum masuk secara menyeluruh hingga tingkat kelurahan.
"Data-data 3B secara keseluruhan belum terverifikasi dengan baik. Tidak mungkin dalam satu kelurahan tidak ada ibu hamil, tidak ada ibu menyusui, atau tidak ada balita," ujarnya.
Ia menilai, setelah proses verifikasi rampung, kebutuhan dapur MBG di Kota Malang berpotensi meningkat cukup besar. Saat ini terdapat 82 unit SPPG yang beroperasi, namun jumlah tersebut diperkirakan belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh sasaran program.
BGN memperkirakan Kota Malang masih membutuhkan tambahan sekitar 20 hingga 25 dapur SPPG baru untuk memperluas jangkauan MBG.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pemerintah daerah kini tengah mempercepat pendataan penerima manfaat melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.
Pendataan tersebut sekaligus digunakan untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penambahan dapur MBG.
"Kami akan mendata lebih dulu. Dari dinkes dan dinsos akan mendata, kemudian bisa diketahui posisi 3B di mana saja. Perlu penambahan SPPG dan di wilayah mana," kata Wahyu.
Ia menambahkan, pemerintah daerah belum menentukan titik penambahan dapur karena masih menunggu hasil validasi data lapangan.
Baca Juga : Bau Tak Sedap Tercium dari Menu MBG di Lamongan, SPPG Buka Suara
Selain fokus pada perluasan penerima manfaat, Pemkot Malang juga mulai memperketat pengawasan pelaksanaan MBG. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak oleh Satgas SPPG yang melibatkan sejumlah perangkat daerah.
Sekolah-sekolah juga diminta aktif melaporkan kualitas makanan maupun distribusi MBG kepada tim pengawas.
Dalam proses pendataan, BGN turut melibatkan koordinator kecamatan dan koordinator wilayah untuk membantu pencocokan data di lapangan. Pendanaan kegiatan tersebut didukung melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) tingkat provinsi.
Saat ini, data penerima manfaat MBG masih bersumber dari sejumlah basis data kementerian, seperti Dapodik Kemendikbud, data Kementerian Agama, serta sebagian data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Pemerintah pusat disebut masih melakukan penyandingan data lintas kementerian agar penerima MBG benar-benar sesuai sasaran hingga tingkat lingkungan terkecil.
