JATIMTIMES - Pemerintah memastikan isu pembelajaran daring pada April 2026 tidak akan diberlakukan. Di tengah situasi krisis global yang masih berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap diprioritaskan berjalan secara tatap muka.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjelaskan sektor pendidikan harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh terganggu.
Baca Juga : Saat Surabaya Menjadi Kekuatan Besar di Jawa dan Menantang Mataram (1600–1625)
Pratikno mengungkapkan, arahan tersebut merupakan penegasan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026.
Menurutnya, situasi krisis global justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat berbagai agenda strategis nasional, termasuk peningkatan kualitas pendidikan.
"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa. Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal," kata Pratikno, dilansir laman resmi Kemenko PMK, Rabu (25/3/2026).
Dengan demikian, sekolah daring yang sempat diwacanakan tidak menjadi prioritas saat ini.
Pratikno mengakui, sebelumnya sempat ada pembahasan terkait kemungkinan penerapan sistem hybrid, yakni kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring.
Namun, hasil koordinasi lintas kementerian menyimpulkan bahwa pembelajaran daring belum menjadi kebutuhan mendesak.
"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," ujarnya.
Pemerintah menaruh perhatian besar pada risiko learning loss atau penurunan kualitas pembelajaran jika sistem tidak berjalan optimal.
Baca Juga : Pendaftaran UTBK SNBT 2026 Resmi Dibuka 25 Maret, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
Karena itu, pembelajaran tatap muka dinilai sebagai opsi terbaik agar siswa tetap mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal.
Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan layanan kesehatan tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Meski pembelajaran daring tidak diterapkan di sekolah, pemerintah tetap mendorong transformasi digital di sektor lain.
Pratikno menyebut, percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus dilakukan, termasuk efisiensi kerja birokrasi melalui; pengurangan perjalanan dinas non-esensial, optimalisasi rapat daring, penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," tutup Pratikno.
