JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 pada Selasa, 10 Maret 2026, di Balai Kusumowicitro. Forum perencanaan pembangunan tahunan ini menjadi puncak rangkaian penjaringan aspirasi masyarakat yang dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan.
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB itu juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Pemkot Blitar. Tahun ini, Musrenbang RKPD mengusung tema “Kota Berkarakter dengan Smart Governance dan Smart Economy.” Tema tersebut menjadi arah strategis pembangunan Kota Blitar pada tahun 2027.
Baca Juga : Idulfitri Berdekatan Nyepi, Pemkot Malang dan Polresta Malang Kota Matangkan Pengamanan
Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, menegaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan tahapan akhir dari proses panjang perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara berjenjang.
“Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini merupakan rangkaian terakhir dari musren yang dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Dari proses ini kita merangkum aspirasi masyarakat dari bawah, dari RT sampai ke tingkat kota, untuk menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2027,” ujar wali kota yang akrab disapa Mas Ibin.
Menurut dia, proses perencanaan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan dan harapan masyarakat.
Bangun Optimisme Menuju Kota Masa Depan
Mas Ibin mengatakan, pembangunan Kota Blitar ke depan harus mampu menumbuhkan optimisme masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Saya kira tahun 2027 kita harus lebih optimistis. Menumbuhkan kepercayaan publik dan optimisme masyarakat itu menjadi tantangan utama. Karena pembangunan tidak hanya soal program, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan generasi yang mampu mengisi era smart economy dan smart governance,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep smart economy dan smart governance menjadi kerangka besar pembangunan Kota Blitar dalam beberapa tahun mendatang. Smart economy diartikan sebagai penguatan sistem ekonomi berbasis inovasi, kreativitas, dan digitalisasi. Sementara smart governance menekankan pada tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.
Menurut Mas Ibin, transformasi menuju ekonomi cerdas sudah mulai dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk percepatan digitalisasi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Hari ini sebenarnya kita sudah mulai menjalankan smart economy dengan berbagai langkah, termasuk kalibrasi tempat-tempat berekonomi agar lebih modern dan efisien. Kita ingin mempercepat digitalisasi ekonomi, termasuk sistem pembayaran yang lebih cepat dan mudah,” katanya.
Sementara dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemkot Blitar terus memperkuat layanan publik berbasis teknologi agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan mudah dan cepat.
“Sekarang semua layanan sudah mudah diakses, cepat, dan berbasis teknologi. Bahkan dari rumah masyarakat bisa bekerja, mendapatkan layanan, sampai menyampaikan aduan. Salah satunya melalui kanal Lapor Mas Wali,” ujar Mas Ibin.
Ia juga menyinggung pengembangan Blitar Trade Center (BTC) sebagai salah satu pilar penguatan smart economy di Kota Blitar. Menurutnya, BTC dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang tidak hanya melayani pasar lokal, tetapi juga membuka akses perdagangan yang lebih luas.
“Konsep BTC adalah bagian dari smart economy. Di situ kita menciptakan pasar di dalam Kota Blitar sekaligus membuka pasar di luar daerah. Produk-produk dari Blitar bisa diproduksi, dikonsolidasikan, kemudian dipasarkan antar daerah, antar pulau, bahkan sampai ekspor,” katanya.
Dengan strategi tersebut, pemerintah kota berharap aktivitas ekonomi lokal dapat tumbuh lebih dinamis dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Partisipasi Publik Tetap Dibuka
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Blitar, Tri Iman Prasetyono, menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kota menjadi tahapan akhir dari proses perencanaan pembangunan yang telah dimulai sejak akhir tahun 2025.
“Rangkaian Musrenbang sudah dimulai sejak November–Desember 2025 dari tingkat RT dan RW. Proses itu kemudian berlanjut ke kelurahan, kecamatan, hingga sekarang di tingkat kota,” ujarnya.
Tri Iman menambahkan, setelah Musrenbang tingkat kota, pemerintah daerah akan menyusun draf akhir RKPD 2027 sebelum ditetapkan melalui peraturan wali kota.
Baca Juga : Jembatan Perintis Garuda Permudah Akses Warga Dua Desa di Banyuwangi
Meski demikian, ia memastikan ruang partisipasi masyarakat tetap terbuka selama proses penyusunan dokumen tersebut.
“Sepanjang proses penyusunan draf akhir RKPD 2027, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan usulan tambahan melalui QR code aspirasi yang sudah kami siapkan,” katanya.
Menurut Tri Iman, tema pembangunan tahun 2027 sebenarnya telah dirancang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal yang semakin menantang mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Ketika anggaran pembangunan berkurang, maka kita harus menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru. Dengan konsep smart economy, targetnya bukan hanya pemerintah yang tumbuh, tetapi masyarakat juga harus tumbuh secara ekonomi,” ujarnya.
Tri Iman menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga pada kontribusi dunia usaha dan masyarakat.
“Anggaran pembangunan daerah sebenarnya tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika ekonomi masyarakat tumbuh, maka pembangunan daerah juga akan semakin kuat,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar, sejumlah indikator ekonomi daerah menunjukkan kinerja yang cukup positif. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,31 persen dengan rasio gini 0,340. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,28 persen, sementara PDRB per kapita mencapai Rp63,14 juta.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar tercatat sebesar 82,03 dengan tingkat kemiskinan 6,60 persen.
Prioritas Pembangunan 2027
Dalam rencana pembangunan tahun 2027, Pemkot Blitar juga menetapkan sejumlah prioritas, antara lain penguatan pelayanan publik terintegrasi, pengembangan sistem Blitar Satu Data, peningkatan profesionalisme aparatur, serta pemasangan CCTV lingkungan untuk memperkuat keamanan kota.
Di sektor ekonomi, prioritas pembangunan meliputi revitalisasi pasar, penguatan industri kreatif, kemudahan perizinan usaha, serta perluasan jaringan perdagangan melalui BTC dan kerja sama antar daerah.
Melalui berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kota Blitar berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan, sekaligus membawa kota ini semakin maju menuju visi “Kota Blitar yang Maju, Sehat, dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan.”
