JATIMTIMES - Sejak 2019, Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya tidak lepas dari predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Label itu bukan sekadar piagam.
Di internal fakultas, perubahan terlihat pada sistem yang makin otomatis, jalur layanan yang makin ringkas, dan pengawasan yang makin ketat.
Baca Juga : Khutbah Jumat 13 Februari 2026: Persiapan Akhir Bulan Sya’ban Jelang Datangnya Ramadhan
Rektor UB, Prof. Widodo, menyebut birokrasi yang baik di kampus harus mampu memutus ruang korupsi dan kolusi melalui sistem yang berjalan stabil. Karena itu, hampir seluruh lini administrasi didorong berbasis digital, dari persuratan, pembayaran, hingga pengelolaan keuangan. Targetnya jelas: mengurangi ketergantungan pada proses manual.
“Kita pasang banyak sistem supaya berjalan auto-pilot. Kalau sistem kuat, celah penyimpangan makin kecil,” ujarnya di Malang, Jumat (13/2/2026).
Digitalisasi itu bukan tambal sulam. FTP merombak tata laksana dari pola konvensional ke model terintegrasi. Proses bisnis dipetakan ulang agar terukur dan memiliki kepastian waktu, termasuk pada urusan pembayaran. Keterbukaan informasi publik juga dimasukkan sebagai bagian dari komitmen kerja, bukan tambahan belakangan.
Dekan FTP UB, Prof. Hendrawan, menjelaskan bahwa setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2019, fakultas menjalankan evaluasi lima tahunan. Enam area perubahan diperiksa ulang, mulai dari manajemen perubahan, tata laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas, hingga pelayanan publik.
Di bidang SDM, fakultas menerapkan manajemen talenta. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mendorong setiap pimpinan unit melakukan perbaikan terukur. Dalam aspek akuntabilitas, seluruh tim kerja diarahkan menerjemahkan target kerja ke indikator yang jelas. Laporan kinerja (LAKIP) dan manajemen risiko dijadikan bagian rutin pengawasan.
Untuk pelayanan publik, FTP menggabungkan pusat layanan terpadu dan unit layanan terpadu agar seluruh akses terkonsentrasi dalam satu sistem. Model ini memudahkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga alumni mengakses layanan tanpa harus berpindah meja. Sistem pelaporan fasilitas juga disiapkan, termasuk penandaan nomor ruang kelas agar kerusakan seperti AC bisa langsung ditindaklanjuti.
Hasilnya tercermin pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mendekati skala 4. Waktu penyelesaian administrasi yang sebelumnya harian kini menyusut menjadi jam bahkan menit. Interaksi tatap muka yang berpotensi memunculkan maladministrasi dikurangi lewat aplikasi terintegrasi.
Baca Juga : Sabet Dua Emas dan Pesilat Terbaik, Siswi MAN 1 Kota Malang Bersinar di Satria Airlangga Cup X
Forum diskusi informal tetap berjalan. Pimpinan membuka ruang dialog dengan mahasiswa, BEM, dan mitra untuk menerima keluhan langsung. Respons cepat menjadi pola kerja, bukan respons situasional.
Di luar birokrasi, fakultas juga memperluas infrastruktur akademik. FTP memiliki tiga center of excellence, e-library, serta laboratorium terintegrasi. Hibah riset mahasiswa diluncurkan lebih awal dibanding banyak unit lain. Program satu dosen satu buku ber-ISBN mulai dijalankan, disertai dorongan publikasi ilmiah yang melibatkan ribuan mahasiswa.
Mahasiswa baru mendapat materi etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari literasi akademik. Sertifikasi AI dan program pengembangan kepemimpinan digital global untuk dosen juga dijalankan. Setiap dosen didorong mengajar di kampus mitra, termasuk di luar negeri, sebagai bagian dari strategi internasionalisasi.
Prof Widodo menambahkan, bahwa capaian WBBM tidak otomatis berdampak pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau penambahan kuota mahasiswa. Peningkatan kualitas, menurutnya, harus diikuti efisiensi sistem, bukan pembebanan baru.
