Wali Kota Mas Ibin Antar Kota Blitar Raih UHC Awards 2026 dengan Kepesertaan JKN 100 Persen

JATIMTIMES - Pemerintah Kota Blitar kembali mencatatkan capaian di bidang pelayanan publik. Melalui komitmen memperluas sekaligus menjaga keberlanjutan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kota Blitar meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 kategori Utama pada acara penganugerahan UHC Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Penghargaan tersebut menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga.

Capaian tersebut tidak lepas dari kepemimpinan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, yang mendorong konsistensi kebijakan jaminan kesehatan daerah. Hingga akhir 2025, tingkat kepesertaan JKN di Kota Blitar tercatat telah mencapai 100 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 95,14 persen. Angka ini menempatkan Kota Blitar sebagai salah satu daerah dengan kinerja jaminan kesehatan terbaik di Jawa Timur.

Baca Juga : IHSG Ambruk Usai MSCI Beri Peringatan, Efeknya Sampai Kapan?

Mas Ibin menyampaikan bahwa penghargaan UHC Awards bukan sekadar simbol prestasi pemerintah daerah, melainkan hasil kerja kolektif lintas sektor. Menurut dia, keberhasilan menjaga cakupan dan keaktifan kepesertaan JKN merupakan buah sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Kami merasa terhormat menerima UHC Awards kategori utama yang menempatkan Kota Blitar di peringkat dua se-Jawa Timur. Ini adalah hasil kolaborasi semua pihak, mulai dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, hingga masyarakat yang tertib menjaga kepesertaan JKN tetap aktif,” ujar Mas Ibin, Selasa (27/1).

Ia menegaskan, komitmen Pemkot Blitar terhadap UHC tidak berhenti pada capaian angka. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan agar manfaat JKN benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.

“Penghargaan ini adalah hadiah untuk warga Kota Blitar. Kami ingin memastikan bahwa ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan, mereka bisa mengaksesnya dengan mudah dan tanpa beban biaya melalui JKN,” kata Mas Ibin.

Apresiasi juga disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, yang menilai Kota Blitar berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan kepesertaan dan keaktifan peserta. Menurut Tutus, capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

“Dengan diraihnya UHC Awards ini, artinya Pemkot Blitar telah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. BPJS Kesehatan akan terus memperkuat sinergi dengan Pemkot Blitar dan fasilitas kesehatan demi menjaga kualitas layanan JKN,” ujar Tutus.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk memastikan kepesertaan JKN tetap aktif agar layanan kesehatan dapat diakses sewaktu-waktu tanpa kendala administrasi.

Baca Juga : Mahasiswanya Dapat Beasiswa Pemkab Jember, UNIPAR Ajak Mahasiswanya Bersyukur dan Ucapkan Terima Kasih

Secara nasional, UHC Awards 2026 diberikan BPJS Kesehatan kepada 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai berhasil mencapai dan mempertahankan cakupan kepesertaan JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyebut capaian tersebut sebagai bukti keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

“Hingga 31 Desember 2025, kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk Indonesia, melampaui target RPJMN 2025–2029,” ujar Ghufron.

Menurut dia, komitmen kepala daerah menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan. “Ketika kepala daerah memiliki komitmen kuat, perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata,” katanya.

Bagi Kota Blitar, capaian UHC Awards 2026 menjadi fondasi untuk memperkuat kebijakan kesehatan ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga kesinambungan JKN sebagai bagian dari pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial yang inklusif.