JATIMTIMES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan berhasil memulihkan aset negara senilai belasan ribu meter persegi setelah menerima 11 sertifikat tanah hasil kawalan hukum Kejaksaan Negeri Magetan.
Langkah penyelamatan ini tak hanya mengamankan legalitas lahan sumber daya air untuk kebutuhan publik, tetapi juga menegaskan komitmen korps Adhyaksa dalam memagari kekayaan daerah dari ancaman sengketa.
Baca Juga : Dilantik Kajati Jatim, Arya Wicaksana Resmi Nakhodai Kejari Batu Gantikan Andy Sasongko
Penyerahan sertifikat oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Bupati Magetan ini adalah simbol penyelamatan hak-hak publik yang selama ini mungkin belum terdata dengan kuat.
Dari 11 sertifikat yang diterbitkan, sebagian besar memiliki nilai vital bagi ekosistem lingkungan di Magetan. Sebanyak 10 bidang tanah merupakan area sumber daya air dengan total luas mencapai 17.223 meter persegi.
Kepastian hukum atas lahan sumber daya air ini menjadi nafas lega bagi warga. Dengan dikuasainya kembali aset ini oleh negara, Pemkab Magetan memiliki kendali penuh untuk menjaga kelestarian mata air yang menjadi urat nadi kehidupan petani dan masyarakat lokal.
"Alhamdulillah, proses panjang ini tuntas. Saat ini telah berhasil diterbitkan 11 sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan," ungkap Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti.
Selain lahan konservasi air, satu sertifikat yang cukup mencolok adalah lahan dan bangunan pendidikan di Kelurahan Magetan seluas 241 meter persegi.
Pengamanan aset ini bukan hanya soal nilai properti, melainkan investasi bagi masa depan generasi muda agar fasilitas belajar-mengajar memiliki landasan hukum yang kokoh dan tidak terganggu sengketa di kemudian hari.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf
Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, Farkhan Junaedi menegaskan bahwa pengamanan aset ini adalah bagian dari fungsi strategis JPN dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemerintah daerah.
“Tugas kami memastikan bahwa kekayaan negara, dalam hal ini aset Pemkab Magetan kembali pada fungsi aslinya. Penyerahan sertifikat ini adalah bukti nyata sinergi kita dalam memulihkan aset yang mungkin selama ini terkendala secara administratif maupun fisik,” tegas Farkhan.
Dengan legalitas yang jelas, aset-aset ini kini siap dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Magetan, tanpa bayang-bayang sengketa lahan yang menghambat pembangunan.
