JATIMTIMES - Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mendorong seluruh bangunan kantor pemerintahan, baik yang berada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang maupun stakeholder yang lain agar dapat menjadi bangunan yang ramah disabilitas.
Hal itu disampaikan Wahyu setelah sebelumnya bertemu dengan para penyandang disabilitas pada puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) tahun 2025 yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang.
Baca Juga : Lonjakan Volume Kendaraan di Kota Batu saat Musim Libur Nataru Diprediksi Mencapai 20 Persen
"Kami Pemkot Malang berkomitmen terus mendukung program kegiatan disabilitas. Saya membuat suatu kesadaran, ada SOP, seperti bangunan atau kegiatan apa pun tetap harus ramah disabilitas," ungkap Wahyu kepada JatimTIMES.com.
Termasuk nantinya bangunan-bangunan pemerintahan di lingkungan Pemkot Malang akan diupayakan menjadi yang ramah disabilitas. Khususnya bangunan Balaikota Malang yang merupakan ikon heritage Kota Malang.
Wahyu mengaku juga telah melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Malang terkait upaya pemenuhan fasilitas yang ramah disabilitas di area Balaikota Malang. Ia menyebut banyak aspirasi dari para penyandang disabilitas yang sangat ingin melihat bangunan Balaikota Malang di lantai dua.
"Di balaikota saya ingin ramah disabilitas. Saya sudah koordinasi dengan DPRD bahwa nanti saya akan membangun lift khusus disabilitas untuk naik ke lantai dua. Mereka ingin bisa melihat bagaimana keseruan, eksotisnya balaikota terutama lantai dua yang selama ini tidak bisa dirasakan oleh disabilitas," jelas Wahyu.
Pejabat publik yang memiliki latar belakang sebagai birokrat dan akademisi ini menyebut, beberapa bangunan pemerintahan di lingkungan Pemkot Malang juga telah menerapkan ramah disabilitas. Salah satunya di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini sudah memiliki lift khusus untuk penyandang disabilitas.
Baca Juga : Diskominfo Kota Kediri Perkuat Pengelolaan Aplikasi dan Medsos Lewat Penerapan Manajemen Risiko SPBE
"Bangunan pemerintah lain, saya berharap sudah menjadi satu kewajiban, ada SOP memang untuk ramah disabilitas. Tidak hanya bangunan tapi semua fasilitas pemerintah saya arahkan bisa ramah disabilitas," tutur Wahyu.
Selain pemenuhan fasilitas umum penunjang penyandang disabilitas, Wahyu juga mendorong agar masing-masing instansi maupun perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja yang sama bagi para penyandang disabilitas.
"Ada kewajiban persentase dari tenaga kerja penyandang disabilitas yang diperlukan, baik di pemerintahan maupun di non pemerintahan. Pemerintah sudah berupaya tapi belum memenuhi. Tapi kita terus membuka kesempatan untuk disabilitas untuk bisa memanfaatkan momen ini dengan baik," pungkas Wahyu.
