JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengajukan sejumlah program pembangunan dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun untuk dibiayai oleh pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak Rouf, memberikan kritik tajam terhadap usulan tersebut.
Musyafak menilai bahwa pengajuan dana sebesar itu tidak realistis dan berpotensi bersifat spekulatif. “Enggak logis lah kalau sekian besar itu,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Baca Juga : Di Hadapan Mahasiswa, Puguh Anggota DPRD Jatim Tegaskan Dukung Ekonomi Kreatif Berkelanjutan
Menurutnya, jumlah pengajuan yang diajukan Pemprov Jatim sangat besar dan belum tentu bisa terealisasi, mengingat banyak daerah lain juga mengajukan pembiayaan serupa ke pemerintah pusat. “APBN ae gak ono saiki ngajukno sakmunu. Belum tentu ada jatahnya, tapi yang jelas sing ngajukno kalau ditotal semua sak Indonesia iku 3.000 triliun. Duit e sopo? Iya kan?” tegasnya.
Musyafak menilai kebijakan pengajuan anggaran tanpa arah dan skala prioritas yang jelas dapat memunculkan pemborosan dan menambah ketidakpastian fiskal. Kondisi tersebut, katanya, bisa membebani keuangan negara yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor.
Ia menambahkan bahwa meskipun pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengajukan proposal pembiayaan tambahan, tetap diperlukan perhitungan yang matang dan rasional. “Kalau semua usulan daerah ditampung, angkanya akan membengkak dan sulit diterima secara realistis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Musyafak bahkan menyebut mekanisme ini sebagai “kamuflase” semata karena tidak diikuti dengan kejelasan pagu anggaran maupun peluang realisasi yang konkret. Menurutnya, pengajuan seperti itu hanya menimbulkan ketidakpastian dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perencanaan itu tidak boleh hanya untuk spekulasi. Negara ini butuh kepastian,” tambahnya. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang terukur, transparan, dan berdasarkan kebutuhan riil agar tidak membebani keuangan negara.
Baca Juga : Prihatin Asrama Pesantren di Situbondo Ambruk, DPRD Jatim: Pemerintah Tidak Boleh Diam
Musyafak juga mengingatkan bahwa dinamika fiskal daerah yang sering berubah, termasuk potensi pemangkasan transfer dari pusat, seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Ia menilai bahwa Pemprov Jatim perlu lebih selektif dalam menentukan program prioritas dan menunda kegiatan yang tidak mendesak.
Dengan tegas, Musyafak menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar seluruh pihak fokus pada program yang benar-benar bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Rakyat ini enggak butuh hanya dikasih omong-omongan, tetapi harus program yang memang betul-betul nanti itu mulai perencanaannya sampai pelaksanaannya betul-betul ada,” tegasnya.
