JATIMTIMES - Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendorong agar kehadiran layanan TransJatim di wilayah Malang Raya harus menjadi solusi transportasi publik tanpa mengganggu angkutan lokal yang sudah lebih dulu beroperasi.
Demikian disampaikan anggota Komisi D DPRD Jatim dr Agung Mulyono. Ia pun mengingatkan jika ada gejolak terhadap rencana operasional TransJatim di Malang Raya, haris diselesaikan dengan baik.
Baca Juga : Netanyahu Kecam Pengakuan Negara Palestina, Siap Bertemu Trump dan Berpidato di PBB
"Harapannya solusi, jangan sampai mematikan lokal. Kalau ada gesekan di lapangan, harus digandeng lewat komunikasi, bukan dibiarkan tarik-menarik,” ungkapnya, Kamis (25/9/2025).
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, dalam koordinasi bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim Nyono, telah disepakati bahwa TransJatim akan berjalan dengan prinsip kearifan lokal.
“Yang pasti Pak Kadishub Nyono sepakat sama kita, TransJatim tidak mengganggu kearifan lokal. Justru nanti akan digandeng mereka, dengan cara mereka,” paparnya.
Sejauh ini, dia mengamati bahwa operasional bus TransJatim di koridor yang telah beroperasi sudah berlangsung baik. Bahkan, ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menekankan, TransJatim saat ini menjadi primadona transportasi publik.
Data Dishub Jatim mencatat, dari enam koridor yang beroperasi, tingkat keterisian penumpang terus meningkat signifikan, dengan rata-rata ribuan penumpang per hari. Dengan kata lain, TransJatim laris manis.
“Rute-rute koridor itu selalu ramai. Artinya ada kepercayaan masyarakat, terutama pengguna kendaraan roda dua yang kini mulai beralih,” jelasnya.
Kendati begitu, anggota DPRD Jatim tiga periode itu mengingatkan agar antusiasme itu tidak berdampak buruk bagi operator angkutan lokal di Malang. Ia meminta Dishub Jatim memperkuat komunikasi dengan para pelaku transportasi lokal.
Lebih lanjut, dokter Agung menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berbasis data terhadap operasional TransJatim. Ia menilai hingga kini belum ada laporan komprehensif yang bisa menjadi dasar evaluasi DPRD.
Baca Juga : Dishub Jatim Klarifikasi Penolakan Bus TransJatim di Malang, Janji Prioritaskan Sopir Angkot Lokal
“Saya sudah menunggu monev mereka. Kita mau tanyakan nanti di rapat komisi, biar by data. Jangan sampai bagus hanya di kulitnya saja, tapi tidak ada laporan evaluasi yang nyata,” katanya.
Ia juga menyinggung target pemerintah provinsi yang berencana memperluas jaringan hingga sepuluh koridor TransJatim. Menurut dia, rencana itu bagus, tetapi harus dipastikan selaras dengan ekosistem transportasi lokal.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Kadishub, semua harus diajak komunikasi dengan baik,” ujarnya.
Agung menegaskan bahwa DPRD Jatim mendukung penuh pengembangan TransJatim, selama tidak merugikan transportasi lokal dan dilakukan berdasarkan data evaluasi yang jelas.
“Intinya, TransJatim ini solusi, tapi jangan sampai jadi masalah baru. Komunikasi, data, dan evaluasi harus dikedepankan,” pungkas bendahara DPD Demokrat Jatim itu.
