JATIMTIMES - Kehadiran TNI dalam pengendalian demonstrasi beberapa saat lalu menjadi sorotan. Terlibatnya TNI dalam pengamanan aksi maupun objek sipil ini dirasa langkah yang berlebihan dan tidak tepat secara ketatanegaraan.
Hal tersebut sangat disayangkan Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Brawijaya, Assoc. Prof. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.,. Aan mengatakan hadirnya TNI cukup berlebihan, karena tentara harus turun kedalam aspek-aspek yang masih di level keamanan.
Baca Juga : Dari Lapangan Yonif 511/DY Blitar ke Podium Juara: Lettu Puji dan Kecanduan Sehat Bernama Tenis
Seharusnya tugas menjaga keamanan sepenuhnya berada di ranah kepolisian, bukan militer. “Karena masih di level keamanan, tugasnya polisi,” ucap Aan, Senin (8/9/2025).
“Namun problemnya justru karena polisinya sendiri, sehingga tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal,” imbuh Aan.
Aan menegaskan bahwa yang paling keras seharusnya Brimob. Namun, saat ini permasalahan utamanya malah pada Brimob yang menjadikan situasinya kontradiktif.
Menurutnya dengan keterlibatan TNI dalam konteks pengamanan sipil menyalahi konstitusi. Dengan hadirnya tentara hanya bisa dimaklumi dari sisi taktis untuk mendampingi polisi, tetapi secara ketatanegaraan tetap salah.
“Deployment pasukan itu ya untuk perang, untuk pertahanan. Kalau penjagaan tidak, karena polisi juga punya Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) untuk objek-objek vital,” tambah Aan.
Meski demi langkah tegas, lanjut Aan yang sesuai hukum lebih dibutuhkan masyarakat daripada intimidasi. Kemudian adanya ketidakpuasan publik muncul karena partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhenti di tengah jalan. Lalu aspirasi dinilai tidak tersampaikan baik kepada DPR maupun pemerintah.
Baca Juga : Klasemen Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Timnas Indonesia U-23 Usai Menang Lawan Makau 5-0
“Ujung-ujungnya ketidakpuasan itu karena partisipasi masyarakat sudah mentok. DPR seolah bukan wakil rakyat, pemerintah juga jauh, akhirnya masyarakat cari jalan sendiri. Tuntutan rakyat sebenarnya sederhana, tinggal selesaikan saja, ini PR pemerintah,” tegas Aan.
Ia menilai saat ini teknologi semakin berkembang dan masyarakat semakin cerdas dan kritis. Sehingga pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.
“Netizen (warganet) semakin cerdas, jangan sampai legitimasi aparat jatuh di mata masyarakat,” tutup Aan.
