JATIMTIMES – Penanganan kemiskinan menjadi salah satu agenda prioritas yang tengah digenjot Bupati Jember, Gus Fawait. Selaras dengan visi pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Pemerintah Kabupaten Jember memaksimal pelaksanaan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Paling anyar, saat Gus Fawait dan jajarannya berkunjung ke kediaman Sucipto, Dusun Pondok Lalang, RT 004, RW 008, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, pada Senin (13/7/2026). Sucipto merupakan calon penerima bantuan RTLH.
"Kunjungan kali ini diinisiasi setelah adanya laporan langsung dari warga melalui program Wadul Gus'e. Kami kemudian meninjau langsung kondisi di lapangan dan memastikan kondisi calon penerima," ulasnya.
Baca Juga : Kebut Raperda Ojol, Bapemperda DPRD Jatim Godok Sanksi Aplikator Nakal
Terpantau, rumah Sucipto sepenuhnya terbuat dari bambu. Bupati Gus Fawait menegaskan bahwa Sucipto berhak mendapatkan bantuan RTLH. "Dan kami pastikan, rumah Bapak Sucipto akan segera kami jadikan rumah yang layak untuk dihuni," imbuhnya.
"Sesuai dengan janji saya, untuk tahun ini target kita adalah membangun dan memperbaiki sekitar 1.000 unit rumah tidak layak huni. Program ini akan terus kami cicil dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya," ungkap Gus Fawait.
Gus Fawait juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat luas untuk ikut aktif memberikan informasi jika menemukan adanya rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan agar bisa segera didata melalui saluran Wadul Gus'e.
Baca Juga : Wagub Emil Respons Catatan Banggar DPRD Jatim, Pemprov Siap Genjot Belanja Infrastruktur
Tak hanya sekadar memberikan hunian yang layak, Pemkab Jember juga menyiapkan program pendampingan komprehensif bagi keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.
Anak-anak dari keluarga tersebut dipastikan akan mendapatkan fasilitas pendidikan gratis di Sekolah Rakyat, lengkap dengan tunjangan penunjang berupa laptop, jaminan makan tiga kali sehari, serta pemenuhan nutrisi harian sebagai bentuk komitmen pemutusan rantai kemiskinan. (*)
