JATIMTIMES – Fenomena menyusutnya jumlah dan debit mata air di Kota Batu menjadi masalah krusial yang disorot masyarakat lokal. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tengah mematangkan skema konservasi berbasis perhutanan sosial hingga mengkaji rencana akuisisi lahan strategis untuk kebutuhan wilayah resapan yang maksimal dan ruang terbuka hijau (RTH).
Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto, mengungkapkan bahwa penurunan debit air kini menjadi tren di hampir seluruh wilayah Jawa, termasuk di titik-titik sumber di Kota Batu seperti Umbul Gemulo. Alih fungsi lahan dan tingginya pemanfaatan air di kawasan hulu ditengarai menjadi penyebab utama yang harus segera diintervensi secara teknis.
Baca Juga : Bahas Raperda Pemberdayaan Masyarakat, DPRD Kabupaten Malang Fokus Sejahterakan Warga dan Dongkrak PAD
Untuk langkah awal, Pemkot Batu akan menggunakan data 273 titik mata air yang dirilis Sabers Pungli (LSM Sapu Bersih Nyemplung Kali) sebagai baseline atau acuan dasar. Data tersebut nantinya akan dikalkulasi ulang untuk memetakan kategori sumber, mulai dari sumber utama, anak sumber, hingga rembesan.
"Data 273 titik itu akan kita gunakan sebagai pijakan awal untuk pemetaan komprehensif. Urusan lingkungan ini tidak boleh ada lagi ego sektoral antar-OPD. Dinas LH dan PUPR Bidang SDA harus bersinergi untuk urusan keberlanjutan ini," tegas Heli Suyanto di sela kegiatan Rembug Ekologi di Bulukerto, Kamis (23/4/2026).
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menggandeng Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah mengantongi SK Perhutanan Sosial. Melalui skema ini, Heli ingin mewujudkan keseimbangan antara fungsi ekologi dan ekonomi masyarakat.
"Kita libatkan teman-teman KTH untuk revitalisasi hutan. Ekologinya terjaga sebagai penyerap air, sementara ekonominya masyarakat mendapatkan nilai dari tanaman produktif yang cocok di kawasan tersebut. Yang penting lahannya tetap hijau dan berfungsi menyerap air," imbuhnya.
Terkait upaya perlindungan kawasan inti, Pemkot Batu juga tengah serius mengkaji rencana pembelian lahan di lokasi strategis, termasuk area eks rencana pembangunan Hotel The Rayja di dekat Sumber Mata Air Umbul Gemulo yang diperkirakan bernilai Rp 17 hingga 18 miliar. Langkah akuisisi ini dianggap krusial agar pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk mengintervensi kawasan tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Memang butuh kajian mendalam terkait efisiensi anggaran. Jika kemampuan daerah terbatas, kami tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan skema sharing budget dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat mereka juga memiliki aset dan kepentingan atas kelestarian sumber air di sini," jelas Heli.
Baca Juga : Miliki Kawasan Madrasah Terpadu, MA Bilingual Resmi Bertransformasi Jadi MAN 2 Kota Batu
Menariknya, sempat muncul wacana mengenai inisiasi open donasi dari masyarakat untuk menyelamatkan lahan sumber air. Namun, Heli memberikan catatan agar tata kelola administrasinya tetap tertib. Menurutnya, donasi akan lebih tepat jika dikelola melalui Pemerintah Desa (Pemdes) agar status kepemilikan asetnya lebih mudah dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Kalau terbeli lahannya, itu sangat mungkin dan bagus, bisa lebih tegas melarang bangunan permanen dan fokus pada perlindungan kawasan resapan," tambah politisi Partai Gerindra tersebut.
Heli berujar, langkah ini diharapkan mampu menjaga identitas Kota Batu sebagai wilayah penyangga air bagi Malang Raya, sekaligus memastikan ekosistem pegunungan tetap mampu menyokong kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
