JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh ASN.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan sebagian pegawai tetap bekerja di kantor. Ia memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. “Jadi, kita hari Jumat kita WFH dan nanti kan tidak semua itu WFH,” ujar Wahyu.
Baca Juga : Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni Puji Aksi Guru di Bojonegoro Lari 4 Km ke Sekolah
Ia menyampaikan kebijakan itu mulai dijalankan secara bertahap. Menurut Wahyu, pejabat eselon II dan III tetap masuk kantor.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan juga tetap beroperasi seperti biasa. “Ada beberapa OPD yang pelayanan tetap masuk. Pendidikan, nakes juga tetap masuk,” ucapnya.
Ia ingin layanan masyarakat tetap berjalan optimal. Pemkot Malang membatasi jumlah ASN yang menjalani WFH. Wahyu menyebut hanya sebagian kecil pegawai yang bekerja dari rumah.
“Jadi,30 persen kalau kita lihat dari WFH itu. Hanya 30 persen nanti yang mereka WFH. Sisanya tetap bekerja langsung di kantor," terangnya.
Selain WFH, Pemkot Malang juga mendorong gaya hidup sehat bagi ASN. Setiap Jumat, pegawai diajak bersepeda ke kantor.
“Dan hari Jumat juga sudah kita tetapkan, kita bersepeda, bike to work,” tambah Wahyu.
Baca Juga : Sejarah Baru Tata Kelola Daerah, Gus Fawait Gelar Uji Publik secara Live
Program ini sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Di sisi lain, Pemkot Malang mulai menekan perjalanan dinas ASN. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran.
“Ya, kita evaluasi sekarang, karena kan aturannya ketentuannya baru turun,” ungkap Wahyu.
Ia memastikan proses evaluasi berjalan menyeluruh. Pemkot akan menginventarisasi seluruh kebutuhan perjalanan dinas. Setiap usulan akan diverifikasi sebelum disetujui. “Untuk bisa menginventarisasi lagi, nanti kita akan kita verifikasi,” lanjutnya.
Langkah ini untuk memastikan perjalanan dinas tepat sasaran. Wahyu menegaskan pengurangan perjalanan dinas sudah mulai berjalan. Ia berharap kebijakan ini berdampak pada efisiensi kinerja ASN. “Untuk perjalanan dinas sudah mulai kita kurangi juga,” tandasnya.
