JATIMTIMES - Komitmen pemerintah dalam menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) fosil kini menjadi sorotan utama legislatif. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim), Satib, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengambil peran pionir dalam transisi energi.
Salah satunya, dengan mulai mengarahkan pengadaan armada baru transportasi publik seperti Trans Jatim ke kendaraan berbasis listrik. Usulan tersebut menurut Satib merupakan langkah strategis sebagai solusi jangka panjang.
Baca Juga : Ketua Komisi D DPRD Jatim: WFH Instrumen Tekan BBM, Momentum Ubah Pola Konsumsi Energi
Satib menilai, kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah pusat maupun Pemprov adalah langkah awal yang strategis. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan langkah nyata di sektor transportasi darat untuk membangun budaya hemat energi dan menjaga ketahanan energi nasional dari gejolak global.
“Pemerintah harus memulai, termasuk melalui moda transportasi darat yang dimiliki. Ketika ada penambahan armada, sebaiknya mulai diarahkan ke kendaraan listrik,” tegas Satib belum lama ini.
Legislator dari Fraksi Gerindra ini mengakui bahwa investasi awal untuk pengembangan energi listrik maupun tenaga surya memang relatif tinggi. Namun, ia menekankan bahwa manfaat jangka panjang bagi kualitas lingkungan dan efisiensi anggaran jauh lebih bernilai dibandingkan terus bergantung pada BBM impor yang fluktuatif.
“Memang di awal mahal, tapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Penggunaan listrik bisa mengurangi emisi gas buang dan meningkatkan kualitas udara,” ujarnya.
Langkah ini diyakini mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM yang selama ini membebani sektor energi.
Selain isu energi, Satib memberikan catatan kritis terkait belum optimalnya integrasi layanan transportasi publik di Jatim. Ia menyoroti belum sinkronnya jadwal dan konektivitas antara layanan antarkoridor dengan sistem pengumpan (feeder) di tingkat kabupaten/kota, termasuk di wilayah Surabaya.
Baca Juga : Daftar Negara Terapkan WFH demi Hemat BBM, Indonesia Ikut Ambil Langkah
Menurutnya, ketidaksinkronan waktu antarmoda ini menjadi hambatan utama masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal ini membuat upaya pengurangan konsumsi BBM melalui angkutan massal belum berjalan maksimal.
“Integrasinya memang belum begitu masif, terutama dengan pemerintah kabupaten/kota. Di beberapa koridor sudah ada, tetapi koneksi waktunya belum nyambung seperti sistem transportasi yang dirancang sejak awal,” jelas Satib.
Ia mendesak agar koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera ditingkatkan. Baginya, integrasi yang presisi dan armada yang ramah lingkungan adalah kunci utama agar transportasi publik semakin diminati sekaligus menjadi solusi nyata atas krisis energi fosil di masa depan.
