PPKM, Pengelola Wisata Mengeluh: Pemasukan Nihil | Blitar TIMES

PPKM, Pengelola Wisata Mengeluh: Pemasukan Nihil

Jan 27, 2021 09:57
Wisata Desa Nangkula Park saat dikunjungi Menteri Desa Abdullah Halim Iskandar beberapa waktu lalu (Joko Pramono for Jatim TIMES)
Wisata Desa Nangkula Park saat dikunjungi Menteri Desa Abdullah Halim Iskandar beberapa waktu lalu (Joko Pramono for Jatim TIMES)

TULUNGAGUNGTIMES - Pengelola lokasi wisata mengeluhkan nihilnya pemasukan sejak ditutupnya lokasi wisata untuk menekan penyebaran Covid-19. Penutupan ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dalam penyesuaian PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Keluhan ini terutama disampaikan oleh pengelola lokasi wisata di tingkat desa.

Baca Juga : Dianggarkan 4,45 Miliar Rupiah, Cangar Bakal Miliki Tempat Berendam VIP

Komisaris BumDes Larasati Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Anang Mustofa mengatakan, lamanya penutupan desa wisata terpaksa membuatnya mengistirahatkan para pekerjanya. Dirinya berdalih tak mempunyai pemasukan untuk memberikan honor karyawannya.  

"Seperti di Nakula Park yang kami kelola, 41 pekerja kita istirahatkan. Meliputi crew dapur, waiters hingga parkir. Ini karena kita tak ada pemasukan imbas tidak ada kunjungan," kata pria yang menjabat sebagai Kepala Desa Kendalbulur ini.

Selain tak ada pemasukan, pihaknya harus memutar otak untuk melakukan perawatan selama penutupan tempat wisatanya.

Dirinya mencontohkan, untuk laba tahun 2019 digunakan untuk biaya perawatan hingga berjalan sampai kini. Bahkan pihaknya terpaksa berutang untuk membeli benih bunga celosia yang harganya cukup mahal. Mengingat, konsep desa wisata yang dikelolanya yaitu taman dengan bunga andalan celosia.

"Ya, ngutang juga. Karena laba tahun lalu nggak nyucuk (tidak cukup, red). Padahal perawatan harus jalan terus, untuk persiapan jika kembali dibuka," katanya.

Tak ingin terus merugi karena terus membengkaknya anggaran perawatan, Anang berharap Pemkab Tulungagung mau merelaksasi kebijakannya dengan membuka kembali tempat wisata. Sebab dengan penutupan lokasi wisata, juga berimbas dengan UMKM di tingkat desa. Mengingat pelaku UMKM menggantungkan pemasaran produknya melalui lokasi wisata.

"Bahkan kebijakan ini, berpotensi menghambat desa-desa yang akan merintis desa wisata. Padahal, desa wisata ini program nasional yang tak hanya untuk membentuk desa mandiri, juga pemulihan ekonomi warga.  Konsep wisata desa ini adalah dari dan untuk masyarakat setempat dan sekitarnya," terang pria yang menjabat sebagai ketua Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) Kabupaten Tulungagung.

Pihaknya mengharapkan ada komunikasi antara pelaku wisata dengan Pemkab Tulungagung terkait penutupan ini. Jika memang diperbolehkan buka, pihaknya siap untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti membatasi pengunjung 40-50 persen dari kapasitas.

Baca Juga : Kabar Gembira, Tempat Wisata di Kabupaten Blitar Kembali Dibuka di Masa PPKM Jilid II

"Kami siap-siap saja, kalau untuk memperketat prokes. Karena pada dasarnya, 43 desa wisata semua sudah melaksanakan sesuai prokes yang ditetapkan pemerintah," tandasnya.  

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo, Eko Sujarwo. Desa wisata yang dikelolanya juga terpaksa ditutup, menyusul kebijakan pemerintah dalam upaya menekan sebaran Covid-19. Namun dampak dari penutupan itu, dirasa sangat luar biasa. Beberapa pedagang bahkan terpaksa menutup lapaknya hampir 25 hari terhitung sejak 30 Desember 2019 lalu. Mereka memilih kembali ke ladang untuk mendapat pendapatan yang dapat diandalkan.  

"Situasi sepi. Pengunjung pun datang hanya beli camilan dari pedagang yang masih bertahan. Itupun jumlahnya hanya beberapa," jelasnya.

Lantas ia berharap ada relaksasi. Karena banyak warga yang menggantungkan ekonominya di desa wisata ini. "Kalau bisa segera dibuka ya, bisa ekonomi jalan lagi," tandasnya.

 

Topik
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pemkab tulungagung curhat pengelola wisata

Berita Lainnya