Muslim Pro (Foto: (IQNA) (en)
Muslim Pro (Foto: (IQNA) (en)

Aplikasi penunjuk waktu salat "Muslim Pro" mendadak membuat geger publik.  Bagaimana tidak, Muslim Pro dikabarkan telah menjual data hampir 100 juta umat muslim ke militer Amerika Serikat (AS).  

Terkait isu tersebut, pihak aplikasi Muslim Pro akhirnya buka suara.  Dengan tegas, Muslim Pro menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar tidaklah benar.  

Baca Juga : Terperosok Jalan Berlubang di Jalibar, Pasutri Pengendara Motor Luka Parah di Kepala dan Leher

"Laporan media yang beredar bahwa Muslim Pro telah menjual data pribadi penggunanya ke Militer AS. Ini SALAH dan TIDAK BENAR," begitu pernyataan Muslim Pro melalui website-nya.  

Muslim Pro juga berkomitmen untuk melindungi data privasi para penggunanya. "Muslim Pro berkomitmen melindungi dan mengamankan privasi pengguna kami. Ini adalah masalah yang kami tangani dengan sangat serius," tambahnya.  

Muslim Pro mengklaim telah menerapkan aturan sesuai standar industri dan mengambil langkah-langkah dengan menggunakan teknologi yang bisa menjaga data pengguna secara aman.  

Selain itu, Muslim Pro mengaku terbuka dan transparan apabila berbicara informasi pribadi yang dikumpulkannya. "Juga untuk dicatat, bahwa selain bagian komunitas kami, setiap fitur dari aplikasi Muslim Pro tersedia tanpa mendaftar atau masuk. Hal ini berkontribusi pada anonimitas data yang kami kumpulkan dan proses," tutur Muslim Pro.

Terkait isu ini, Muslim Pro juga memutuskan untuk menghentikan kemitraan dengan semua partner data. Begitu juga dengan X-Mode.

Baca Juga : Turun ke Peringkat 12 Se-Jatim, Covid-19 di Kabupaten Malang Masuk Zona Oranye

Di sisi lain, dilansir melalui Al Aaraby, Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) Nihad Awad mendesak agar penyelidikan terkait dugaan jual-beli data pengguna aplikasi Muslim Pro ke militer AS segera dilakukan.  Bahkan, Dewan Islam Amerika Serikat meminta agar umat muslim tak lagi menggunakan aplikasi tersebut.  

Kelompok hak asasi terbesar bagi muslim Amerika itu mengutuk laporan militer AS membeli data pribadi umat melalui aplikasi Muslim Pro.   "Kami menyerukan kepada kongres melakukan penyelidikan publik menyeluruh yang menargetkan komunitas muslim di sini dan di luar negeri, termasuk apakah data tersebut digunakan secara ilegal memata-matai muslim Amerika," kata  Nihad Awad.