Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Hakam Sholahudin.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Hakam Sholahudin.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran di Pilkada Kabupaten Blitar. Laporan tersebut diterima hingga 39 hari masa kampanye.

Adapun dugaan pelanggaran yang diterima terkait pemasangan APK, netralitas ASN (aparatur sipil negara) dan iklan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU. 

Baca Juga : Debat Pilkada Sumenep, KPU Siapkan 9 Panelis

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Solahuddin mengungkapkan, dari tujuh laporan tersebut, ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti gakkumdu. Laporan tersebut diproses karena ada dugaan tindak pidana. Ada pula yang direkomendasikan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar untuk dugaan pelanggaran administratif.

“Ada satu laporan terkait dengan netralitas ASN. Laporan ini sudah kami proses dan laporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Hingga saat ini belum ada respons. Sementara sisanya kami proses bersama gakkumdu untuk laporan yang terkait dengan tindak pidana dan KPU untuk pelanggaran administratif," terang Hakam, Selasa (3/11/2020).

Ditemui di kesempatan yang sama, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Blitar Arif Syarwani menjelaskan, dari tujuh laporan tersebut, ada lima yang dalam proses penanganan. Di antaranya terkait dengan iklan kampanye di lembaga penyiaran dan pemasangan APK. Sementara dua laporan lainya dipastikan tidak memenuhi unsur pelanggaran. 

“Kami telah menerima laporan dan bukti pemasangan iklan salah satu paslon di salah satu radio swasta. Sesuai aturan, iklan kampanye baru bisa dipublikasikan di media massa dan sosial pada H-14 masa tenang atau tanggal 22 November mendatang," terangnya.

Arif menambahkan, terkait permasalahan iklan kampanye ini, Bawaslu  telah melakukan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor. Klarifikasi dial antaranya Bawaslu memintai keterangan kepada tim pemenangan paslon dan pemilik radio. 

“Kami juga telah meminta keterangan dari ahli hukum pidana. Untuk menentukan terpenuhinya unsur pelanggaran, besok Rabu 4 November kami akan lakukan pembahasan tahap kedua. Dalam kasus ini ada dugaan pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran administrative,” imbuhnya. 

Lebih dalam Arif menyampaikan, dugaan pelanggaran pemasangan APK ditemukan di Desa Ngadir, Kecamatan Binangun. APK tersebut diketahui dipasang di fasilitas atau aset milik desa. Aset milik desa itu disewakan kepada salah satu paslon. Penyewaan aset deda itu dilakukan atas sepengetahuan kepala desa. 

Baca Juga : Dinilai Pemimpin yang Komplet, Kiai dan Ulama Blitar Deklarasi Dukung Rijanto-Marhaenis

“Pihak desa menyewakan aset desa ini kepada salah satu paslon. Bukti notanya kami pegang. Kami sudah panggil beberapa kali kadesnya tidak pernah datang ke Bawaslu. Untuk prosesnya, kami sudah kirim surat ke KPU yang memiliki kewenangan melepas dan menentukan dugaan pelanggaran administrative ini,” terangnya. 

"Kami memegang bukti nota pihak desa menyewakan kepada salah satu paslon. Namun beberapa kali kami panggil secara patut, kadesnya tidak pernah datang ke Bawaslu. Kami sudah berkirim surat ke KPU yang berwenang untuk melepas dan menentukan dugaan pelanggaran administratif ini," imbuhnya.

Dikonfrmasi terkait dengan dugaan pelanggaran APK, Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santosa menyampaikan, pemasangan APK di Desa Ngadir sifatnya buka fasilitasi. Yang dilakukan antara pihak desa dengan tim sukses paslon sifatnya murni bisnis. 

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santoso menyatakan, pemasangan APK di fasilitas Desa Ngadri sifatnya bisnis. Bukan memfasilitasi.

“Kami masih lakukan kajian atas rekomendasi yang disampaikan Bawaslu. Kami masih pelajari kasusnya, kami punya waktu 7 hari untuk TL. Jika transaksinya sewa ya tidak masalah, konteks dalam hal ini adalah bisnis, bukan fasilitasi," pungkasnya.