Henry P. Anwar (baju merah) menjadi bintang di debat publik edisi pertama dengan tampil kritis.
Henry P. Anwar (baju merah) menjadi bintang di debat publik edisi pertama dengan tampil kritis.

Debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Blitar di Gedung Kesenian Kota Blitar (21/10/2020) malam berlangsung sengit. 

Kejadian itu berlangsung saat sesi debat terbuka. Masing-masing calon saling memberikan pertanyaan dan jawaban disertai pendalaman. Di sesi ini, calon wali kota Blitar nomor urut 01 Henry Pradipta Anwar tampil kritis dan ofensif.

Baca Juga : Kunjungi Warga Pagelaran, Paslon SanDi Fasilitasi Pengrajin Gerabah Jualan Online

Ya, debat sengit dimulai saat pasangan calon (paslon) nomor 02 Santoso-Tjutjuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 01, Henry-Yasin. Pertanyaan dari paslon nomor 1 disampaikan oleh calon wakil wali kota Tjutjuk terkait pemulihan ekonomi pasca-covid-19.

"Sekarang ini untuk memulihkan ekonomi pasca-covid-19, apa yang akan saudara lakukan? Termasuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di Kota Blitar,” tanya Tjujuk. 

Calon wakil wali kota nomor urut 01 Yasin langsung menjawab pertanyaan itu. "Terkait masalah ekonomi masyarakat Kota Blitar, yang jelas ketika berbicara ekonomi, itu ada alurnya. Dalam hal ini tentu harus ditunjang dengan adanya infrastruktur yang baik," ungkap Yasin. 

Dalam hal ini, Yasin mencontohkan keberadaan Pasar Legi di Kota Blitar merupakan infrastruktur perputaran ekonomi di Kota Blitar yang notabene pelaku usahanya juga banyak berasal dari Kabupaten Blitar. "Untuk itu, infrastruktur akan kami utamakan tentunya untuk menunjang perputaran ekonomi di Kota Blitar," jelasnya.

Menanggapi hal itu, calon wakil wali kota nomor urut 02 Tjutjuk kembali memberikan pertanyaan soal dampak adanya UU Cipta Kerja terhadap ekonomi dan tenaga kerja di Kota Blitar. 

Permasalahan itu langsung dijawab dengan kritis oleh calon wali kota nomor urut 01 Henry Pradipta. Menurut dia, permasalahan pengangguran terbuka di Kota Blitar saat ini mengalami kenaikan. Hal ini disinggungnya justru bertolak belakang dengan adanya perda yang mengatur tentang produk UMKM dan juga ketenagakerjaan.

"Di Kota Blitar ini saat ini tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan 4,64 sekian persen. Dan kita sebenarnya sudah punya perda. Sekarang ada 26 frenchise Indomaret dan Alfamart. Padahal 70 persen pegawainya harus dari Kota Blitar. Apakah itu sudah dilakukan? Dan 10 persen produknya harus dari UMKM Kota Blitar. Maka dari itu, bagaimana menyejahterakan masyarakat yang terdampak covid-19? Kita harus mengutamakan produk lokal. UMKM Kota Blitar harus menjadi tuan rumah di Kotanya sendiri," umgkapnya.

Sementara itu, calon wali kota nomor urut 01 Santoso di sisa waktu yang cukup singkat menanggapi bahwa untuk mengatasi permasalahan di Kota Blitar, terutama di masa pandemi covid-19 saat ini, bantuan perlu diutamakan untuk meningkatkan ekonomi menengah ke bawah.

"Jadi, di saat kita dihadapkan dengan pandemi covid-19 ini, memang perlu memiliki terobosan-terobosan untuk menumbuhkembangkan pengusaha di sektor menengah ke bawah. Minimal terbantu permodalannya. Sebab, yang paling terasa adalah ekonomi lemah dan menengah ke bawah," ucap Santoso. 

Di sesi kedua debat terbuka, tiba giliran bagi Henry Pradipta Anwar melemparkan pertanyaan-pertanyaan kritisnya kepada paslon petahana. Di antaranya disinggungnya soal program paslon petahan yang berkaitan dengan APBD Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per RT-RW.

"Pertanyaan saya sederhana untuk dasar hukumnya seperti apa dan kedua bagaimana untuk perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dari paslon nomor 02 untuk program APBD 50 juta hingga 100 juta per RT RW. Bagaimana agar tidak terjadi tumpang tindih karena rekeningnya ada di kecamatan. Jangan sampai hal ini terjadi seperti di lain daerah menurut infonya ada beberapa RT RW yang harus berurusan dengan pihak kepolisian karena program tersebut," ucapnya.

Baca Juga : Debat Paslon Perdana Pilwali Blitar Akan Gunakan Bahasa Jawa

Menanggapi hal itu, calon walikota nomor urut 02 Santoso mengatakan pihaknya ingin memberikan sentuhan pada pola pemberdayaan dengan konsep baru. Konsep lama top down dirasa kurang relevan dan harus digantikan dengan konsep bottom up empowerment.

"Perlu diketahui bahwa konsep pembangunan lama melalui top down. Implementasinya dalam bentuk musrembang dalam skala prioritas banyak yang terhapus di tataran kelurahan. Di sini kami bermaksud untuk membangun lewat empowering pemberdayaan mulai dari bawah dengan konsep bottom up. Masyarakat dari bawah kita ajak mulai merencanakan. Ini kami fasilitasi dalam bentuk anggaran. Akan tetapi tidak semerta memberikan. Kami beri pendampingan, bagaimana menyusun sebuah program dan pertanggungjawabannya sehingga bisa menerapkan konsep clean and good government dan transparansi," jelasnya.

Menanggapi hal itu, calon walikota nomor urut 01 Henry Pradipta mengatakan, konsep tersebut sebenarnya sudah pernah di jalankanya sejak 2019 semasa ia menjabat anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar. Menurut dia, hal itu perlu dikritisi bahwa anggaran yang diberikan bersifat non-pembangunan.

"Saya rasa paslon nomor 02 ini mencontoh program saya yang kemarin saat menjabat anggota komisi 1 DPRD Kota Blitar. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa kita juga ada dana RT akan tetapi non-pembangunan. Dan itu tersusun rapi atas dasar hukum dan perencanaannya. Saya tahu persis hal itu di 21 kelurahan dan 3 kecamatan. Jangan sampai dana itu tumpang tindih. Misalnya saja pembangunan digarap oleh RT, 50 juta apakah cukup untuk paving jalan. Untuk lembaga lain tugasnya seperti apa, karena sudah 5 persen lebih di kecamatan," tuntasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU Kota Blitar menggelar debat paslon sebanyak tiga kali. Hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 terkait perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2017, yakni maksimal debat bisa dilaksanakan sebanyak tiga kali. 

Debat pertama digelar di Gedung Kesenian Kota Blitar. Debat dimulai pukul 19.00 WIB dengan tema kesejahteraan sosial. Kedua pasangan calon memiliki waktu sebanyak 120 menit dengan melibatkan panelis. Satu sesi debat ada 5 segmen, terdiri dari paparan visi misi paslon. Kemudian  pertanyaan panelis untuk paslon 1, pertanyaan panelis untuk paslon 2, teknis debat khusus dan closing statement.

Setelah debat publik pertama, KPU Kota Blitar akan kembali menggelar debat publik pada Selasa 10 November 2020. Debat kedua ini mengangkat soal  tata kelolaan pemerintah. Dan debat sesi ketiga atau yang terakhir  pada Selasa 24 November 2020 tentang pembangunan ekonomi. 

Karena masih dalam situasi pandemi, KPU Kota Blitar membatasi kehadiran peserta. Sesuai PKPU, dalam debat publik hanya dibatasi 19 orang yang ada dalam ruangan. Jumlah itu terdiri  dari paslon 2 (total 4), Bawaslu 2, tiim kampanye masing-masing 4 (total 8), KPU 5 orang.

Pilkada Kota Blitar 2020 diramaikan dua pasangan calon. Paslon Henry Pradipta Anwar-Yasin Hermanto diusung tiga partai politik yakni PKB, PKS dan Golkar. Sementara paslon Santoso-Tjujuk Sunario diusung PDIP, PPP, Demokrat, Gerindra dan Hanura.