Sanksi tegas diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (Foto: Aunur Rofiq/ BlitarTIMES)
Sanksi tegas diberikan kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (Foto: Aunur Rofiq/ BlitarTIMES)

Petugas gabungan di Kota Blitar benar-benar tegas dalam menjalankan Operasi Yustisi. Pengendara yang kedapatan melanggar protokol kesehatan (Prokes) seperti tidak memakai masker langsung dihentikan dan diberi sanksi berupa teguran dan penyitaan kartu identitas. 

Tak hanya masyarakat umum, tukang becak dan pegawai swasta seorang tenaga medis juga terjaring razia. 

Baca Juga : Langgar Jam Malam, Sekelompok Pemuda di Tuban Dihukum Push-up

Ya, Operasi Yustisi adalah penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Operasi digelar di Jalan Merdeka, Kota Blitar dilaksanakan oleh petugas gabungan dari Polres Blitar Kota, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

“Bila aturannya memang seperti ini, ya saya kasih saja e-KTP saya. Cuma kalau menurut saya, kondisi ini tidak boleh disamaratakan. Dilihat dulu di mana, kalau di dalam mobil sendirian ngapain pakai masker. Dan sosialisasi juga harus gencar. Tapi bila ini demi kebaikan bersama, ya silahkan saja dilaksanakan,” ungkap Dokter Bagus Indra, salah satu pengendara motor yang terjaring operasi. 

Sementara itu, Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela, mengungkapkan Operasi Yustisi adalah operasi yang digelar sebagai upaya merespon tingginya angka kasus covid-19 secara nasional. Oleh sebab itu, masyarakat perlu untuk didisiplinkan sebagai upaya menekan angka penyebaran covid-19. 

 “Masyarakat perlu terus disiplinkan. Dalam melaksanakan pendisiplinan kita sudah ada payung hukum. Jatim sudah punya payung hukum Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang pendisiplinan penerapan protokol kesehatan," tegas Leonard. 

Baca Juga : Rayakan HUT ke-42, FKPPI Probolinggo Bagi-Bagi Sembako dan Ribuan Masker

Dikatakannya, di hari pertama operasi selain penyitaan e-KTP dalam operasi ini pihaknya juga memberlakukan sanksi teguran. Kemudian untuk razia hari berikutnya baru akan diberlakukan sanksi denda sesuai Perda. Di mana dalam Perda itu, bagi pelanggar perseorangan bisa dikenakan denda Rp 250.000. Selain perorangan, tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan bisa dikenakan denda Rp 500.000.

“Untuk besok, razia tetap akan kita gelar dengan menggandeng pengadilan dan kejaksaan. Kita hadirkan hakim dan kita langsung eksekusi pelaksanaan dendanya berikut juga melalui mekanisme Tipiring (Tindak Pidana Ringan)  dengan menyiapkan BAP pemeriksaan singkat, dan akan disidangkan. Harapan kita ke depan seluruh warga Blitar patuh dengan hukum. Semua harus patuh protokol kesehatan agar terhindar dari covid-19,” pungkasnya.