Ilustrasi.(Foto : Ist/Google Images/ayosemarang.com)
Ilustrasi.(Foto : Ist/Google Images/ayosemarang.com)

Calon petahana dipastikan bakal berpartisipasi dalam gelaran Pilkada Kota Blitar 2020. Banyak kalangan memprediksi partisipasi petahana di pesta demokrasi kali ini bakal meningkatkan potensi kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pelaksanaan tahapan pilkada. 

Dikatakan Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko, nuansa politik di kalangan ASN menjadi sorotan karena majunya calon petahana. “Prediksi kami kerawanan pilkada tahun ini cukup tinggi. Kerawanan itu salah satunya terkait dengan netralitas ASN. Karena seperti kita tahu, salah satu calon yang akan maju Pilwali nanti adalah calon petahana," ungkap Bambang, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga : Jika Ingin Menang Pilkada,Pengamat Sebut Bobby Nasution Harus Lepas Image 'Mantu Presiden'

Sebagai langkah antisipasi pengawasan ASN, Bawaslu Kota Blitar membentuk tim cyber untuk melakukan patroli di media sosial. Patroli cyber itu difokuskan untuk mengawasi kegiatan para ASN di media sosial memasuki bergulirnya tahapan Pilwali Blitar 2020.

“Pelanggaran ASN salah satunya adalah mengunggah gambar maupun video calon wali kota di media sosial. Unggahan semacam itu sudah menunjukkan sikap tidak netral. Apalagi ASN juga punya hak pilih di Pilwali," jlentrehnya.

Sebagai antisipasi lebih lanjut Bawaslu juga sudah menerbitkan surat imbauan soal netralitas ASN yang diserahkan ke Pemkot Blitar. Jauh hari sebelumnya Bawaslu telah menggelar rapat koordinasi dengan Pemkot Blitar dan instansi terkait dalam membahas netralitas ASN di Pilwali Blitar. 

“Kami sudah buat dan kirim surat tentang netralitas ASN. Surat tersebut sudah kami kirimkan kepada wali kota, sekda dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Netralitas ASN dalam pilkada kami awasi mulai saat ini,” tegasnya. 

Lebih dalam Bambang menyampaikan, dari pengawasan yang hingga saat ini dilakukan pihaknya belum menemukan pelanggaran netralitas ASN. “Jika ada temuan pelanggaran netralitas ASN, kami dari Bawaslu akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dan melayangkan surat peringatan,” imbuhnya.

Baca Juga : Polres Sumenep Gelar Deklarasi Pilkada Aman, Damai, dan Sejuk

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Suyoto mengatakan saat ini Pemkot Blitar sudah membuat surat imbauan tentang netralitas ASN di Pilwali Blitar 2020. Surat tersebut sudah terbit dan diserahkan ke seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Blitar. Salah satu isi dari surat tersebut yakni Kepala OPD diminta ikut mengawasi kegiatan para pegawainya menjelang Pilwali Blitar.

“Isi surat itu antara lain, para ASN dilarang terlibat dalam pemilihan kepala daerah, yaitu, mengikuti kegiatan yang mengarah ke Pilkada. Sesuai aturan, dalam pilkada ASN harus netral, ASN  dilarang terlibat dalam kegiatan pilkada," pungkasnya.