Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Tempo.co)
Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Tempo.co)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali mencuri perhatian publik. 

 Kali ini, pernyataan Nadiem terkait calon kepala sekolah (kepsek) membuat banyak pihak ikut menyoroti.  Pasalnya, Nadiem ingin guru penggerak bisa menjadi calon kepala sekolah, pengawas, hingga mentor.  

Baca Juga : Sekolah Jarak Jauh, Sejumlah SD di Kota Malang Pakai Video dan WhatsApp

Terkait hal Nadiem itu, pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji ikut menyoroti. Dia mengatakan, memilih kepala sekolah dan pengawas merupakan kewenangan dari kepala daerah.  

Bahkan, Indra menyebut Nadiem melakukan gimmick terus-menerus. "Memangnya sekolah itu punya kemendikbud sampai harus menentukan jalur penentuan kepsek," ujarnya.  

Lebih lanjut, Indra menegaskan Nadiem tidak memahami perihal tata birokrasi.  Ia diminta agar tidak asal dalam membuat kebijakan.  "Kalau kepala daerah nggak mau gimana?" cetusnya.  

Seharusnya dikatakan Nadiem mengajak kepala daerah untuk membicarakan hal tersebut sebelum meluncurkan program.  

Sebelumnya diketahui Nadiem menyatakan guru penggerak akan menjadi program utama pemerintah dalam mencari bibit pemimpin unggul.  "Guru penggerak akan menjadi tempat pembibitan calon pemimpin pemimpin pendidikan di masa depan. Mereka adalah agen-agen perubahan yang akan menjadi calon kepala sekolah, pengawas dan pelatih," kata Nadiem saat meluncurkan Merdeka Belajar Episode 5: Guru Penggerak pada Jumat (3/7/20200 lalu.

Baca Juga : Jelang UTBK, Pemkab Jember Fasilitasi Rapid Test Gratis bagi 4349 Peserta

Nadiem menjanjikan karier guru yang mengikuti program tersebut bakal dipermudah dan diprioritaskan menjadi jajaran petinggi di sekolah. "Jalur karier kepemimpinan untuk jadi kepala sekolah, pengawas sekolah dan pelatih guru akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini," ungkap Nadiem.

Kemendikbud bakal memastikan jalur karier peserta program guru penggerak kepada dinas pendidikan dan pemerintah daerah setempat. Ini dilakukan karena, menurut Nadiem, peserta guru penggerak punya potensi dan kualifikasi memimpin instansi pendidikan.