Rapat paripurna hasil reses digelar DPRD Kab Blitar
Rapat paripurna hasil reses digelar DPRD Kab Blitar

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan agenda Pembacaan Laporan Reses pada Rabu (1/7/2020). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdul Munib didampingi Wakil Ketua DPRD Susi Narulita dan Mujib. 

Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan reses di dapilnya masing-masing pada 22-24 Juni 2020. Meski jaring aspirasi dilaksanakan di masa pandemi covid-19, reses kali ini berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan. Peserta reses pun dibatasi, masing-masing anggota mengumpulkan sebanyak 20 orang.

Baca Juga : Pesantren Tangguh Semeru di Tulungagung Ini Beri Tauladan Patuhi Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat dalam agenda paripurna kali ini. Sebelum memasuki ruang paripurna semua orang diwajibkan melakukan cek suhu, cuci tangan dan menjaga jarak serta wajib memakai masker. 

Dalam rapat paripurna ini, anggota dewan dari perwakilan dapil I hingga dapil VI menyampaikan laporan hasil reses. Beberapa yang cukup menonjol diantaranya disampaikan M Sulistiono Anggota DPRD dari Dapil V. 

Berdasarkan aspirasi yang dihimpun, pihaknya mendorong agar Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan pembinaan yang lebih intensif, dan memberikan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli kepada kesehatan agar dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, dan memberikan bantuan peningkatan gizi balita, sebagai pencegahan stunting. 

“Masyarakat berharap kepada Pemkab Blitar agar memberikan stimulan kepada masyarakat untuk peduli terhadap kesadaran masyarakat. Ini agar masyarakat semakin sadar pentingnya kesehatan. Pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan gizi untuk balita,” ungkap M. Sulistiono

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar pemerintah memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana dan aktif melakukan kampanye protokol kesehatan.”Kesadaran dalam menjalankan protokol kesehatan harus terus didorong melalui sosialisasi. Selain kampanye secara aktif,  pemerintah Kabupaten Blitar juga secara konsisten membantu menyediakan sarana prasarana pendukungnya,” tegasnya. 

Baca Juga : Tawon Ndas Kerap Teror Warga Kabupaten Malang

Selain di bidang kesehatan, beragam aspirasi yang cukup mencolok juga meliputi bantuan permodalan pemerintah di bidang pertanian dan peternakan. Bantuan kepada nelayan dan pertukangan. Serta yang cukup mencolok adalah terkait bantuan sosial covid-19 yang disinyalir cukup banyak permasalahan. 

Dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Dapil VI, M rifai, program pemerintah dalam penanggulangan dampak Covid-19 adalah pemberian bantuan kepada masyarakat, hal ini juga masih ada beberapa kendala dan permasalahan, seperti ketidak akuratan data penerima bantuan, ada yang tumpang tindih, ada yang tidak berhak menerima dan lain sebagainya. Hal ini memicu kegaduhan di beberapa wilayah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah memperbaiki data penerima bantuan melalui verifikasi berbasis RT/RW.

“Masyarakat di dapil Dapil mayoritas bermata pencaharian petani, nelayan, dan pertukangan, namun secara geografis tidak memiliki tanah yang subur sehingga sangat membutuhkan bantuan peralatan dan peningkatan pengetahuan atau pemberdayaan. Bantuan untuk warga terdampak covid-19 juga masih menjadi polemik di masyarakat, karena penerima bantuan banyak yang tidak tepat sasaran,” papar Rifai.(*)