Potret aksi Amarah Brawijaya beberapa waktu yang lalu. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)
Potret aksi Amarah Brawijaya beberapa waktu yang lalu. (Foto: Tubagus Achmad/MalangTIMES)

Saat ini dunia pendidikan sedang ramai isu uang kuliah, salah satunya uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Brawijaya (UB) Malang. 

Belum lama ini, puluhan mahasiswa UB yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Resah (Amarah) Brawijaya menggelar demo di tengah pandemi menuntut pemotongan UKT dan transparansi anggaran.

Baca Juga : Inisiatif, Pihak Sekolah Gratiskan Uang Iuran 3 Bulan Serta Beri Tunjangan Uang Pulsa

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Brawijaya, Kotok Gurito di salah satu media di Malang sempat menegaskan bahwa pihaknya tetap pada sikap mengikuti Peraturan Rektor No 17 Tahun 2019 tentang Penundaan, Penurunan, dan Keringanan Biaya Pendidikan.

Amarah Brawijaya melihat adanya sikap yang tidak patuh terhadap keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Mereka menilai bahwa Universitas Brawijaya telah melakukan blunder terhadap kebijakan uang kuliah tunggal (UKT).

Rafi Nugraha selaku Koordinator Amarah Brawijaya menjelaskan, Kemendikbud telah mengeluarkan Permendikbud No 25 Tahun 2020, sedangkan Peraturan Rektor No 17 Tahun 2019 tidak berdasarkan itu. 

Dalam Permendikbud No 25 Tahun 2020 itu, diterangkan bahwa pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan keringanan UKT dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa.

Berikut kebijakan Mendikbud yang dimaksud Amarah Brawijaya: Nadiem Makarim Keluarkan Kebijakan Keringanan UKT Mahasiswa

"Amarah Brawijaya menilai keterangan keringanan dan/atau memberlakukan UKT baru terhadap mahasiswa tersebut sudah sesuai dengan aspirasi para mahasiswa yang berharap agar rektor bisa membuat kebijakkan baru, yakni memotong UKT. Namun sikap Universitas Brawijaya yang masih kukuh pada Peraturan Rektor No 17 Tahun 2019, dinilai tidak selaras dengan semangat Permendikbud No 25 Tahun 2020," ucapnya.

Dikatakan Rafi lebih lanjut, Universitas Brawijaya juga tidak merespon baik tuntutan atau aspirasi yang telah mereka suarakan.

"Dengan hadirnya Permendikbud No 25 Tahun 2020, universitas memiliki keleluasaan untuk membuat regulasi yang mampu meringankan beban orang tua mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri. Dengan adanya Permendikbud No 25 Tahun 2020, seharusnya Universitas Brawijaya tidak perlu berbelit menetapkan peraturan. Kami mempertanyakan, apakah kampus memiliki keinginan baik (good willing) atau tidak?" bebernya.

Maka dari itu, Amarah Brawijaya mendesak agar pemimpin Universitas Brawijaya, dalam hal ini yang menjabat rektor untuk membuat Peraturan Rektor (Pertor) baru yang sesuai dengan Permendikbud No 25 Tahun 2020. 

Baca Juga : Nadiem Makarim Keluarkan Kebijakan Keringanan UKT Mahasiswa

Amarah Brawijaya juga masih kukuh pada tujuan aspirasi yakni salah satunya terkait keterbukaan informasi publik pengelolaan anggaran yang suratnya telah berada di tangan rektorat saat ini.

Di sisi lain, mereka menilai keterangan Kotok semakin menegaskan bahwa kampus tidak memiliki kebijakan yang ideal terhadap hadirnya pandemi Covid-19.

"Peraturan Rektor No 17 Tahun 2019 adalah peraturan yang dibuat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Artinya, ada atau tidak adanya pandemi Covid-19, peraturan itu tetap berlaku. Argumen bahwa peraturan tersebut bisa digunakan saat masa pandemi tidak masuk akal karena tidak menyesuaikan kondisi," tuturnya.

Kebijakan untuk melakukan pengajuan penundaan, pengurangan, maupun pembebasan UKT mereka rasa kurang ideal. 

Sebab tidak sedikit pengajuan mahasiswa yang ditolak oleh kampus, padahal dampak pandemi ini dirasakan oleh semua mahasiswa. 

Para pejabat di rektorat hingga dosen yang mengajar di dalam kelas pun turut terdampak.

"Amarah Brawijaya menghendaki dialog yang menjadi ciri tempat pendidikan untuk menyelesaikan persoalan," pungkasnya.

Dihubungi media ini, Kotok menyampaikan bahwa dirinya masih belum memberi tanggapan. Terkait isi Peraturan Rektor No 17 Tahun 2019 akan kami ulas di berita selanjutnya di media ini.