Ketua DPC GMNI Blitar, Ardan Abadan
Ketua DPC GMNI Blitar, Ardan Abadan

DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar mendorong pelaksanaan Pilkada Kota Blitar dan Kabupaten Blitar tahun 2020 menjadi ajang pesta demokrasi yang mampu menghasilkan pemimpin berintegritas. 

Pesta demokrasi yang berkualitas diharapkan memunculkan kepala daerah yang berintegritas.

Ketua DPC GMNI Blitar, Ardan Abadan, menyampaikan mencari dan melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas atas nama kepentingan rakyat menjadi hal yang sangat penting di era saat ini. 

Demokrasi yang berkualitas diharapkan tidak akan melahirkan pemimpin yang mencederai amanah rakyat.

“Sudah cukup demokrasi dirongrong oleh elit nasional melalui sejumlah produk kebijakan yang ‘ngawur’,” ujar Ardan kepada BLITARTIMES, Kamis (12/3/2020).

Dikatakanya, praktik politik yang bekerja dalam rezim pemilu seringkali membuat rakyat tidak percaya bahwa pilkada akan menghadirkan calon yang memiliki integritas dan kapabilitas. 

Ini dikarenakan track record banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi.

“Ini semakin mempertegas bahwa pemilu hanya soal tarik menarik kekuasaan dan berebut jabatan. Ketika pemilu berlangsung, rakyat dimobilisasi oleh calon kandidat dengan menjual ragam janji-janji kesejahteraan. Namun pasca pemilu, rakyat semakin tereksklusi dan kerap menjadi korban atas perilaku kepala daerah yang tidak amanah,” tegasnya.

Menurut Ardan, sulitnya mencari calon kepala daerah yang berintegritas dapat dibaca dari realitas politik apa yang terjadi sebelum hari pemilihan. 

Pilkada hanya menjadi arena politik bagi elit yang memiliki modal finansial yang besar. 

Hal ini pula yang menjelaskan fenomena berkembang biaknya dinasti politik.

Berdasarkan analisa mahasiswa, Anggota keluarga dari kepala daerah sebelumnya pelan-pelan mulai memperluas jejaring kekuasaannya lewat pintu pilkada. 

Pada pilkada 2017 lalu, sekitar 12 daerah dimenangkan oleh dinasti politik. 

Larangan keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebenarnya sempat diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 

Namun Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan tersebut dengan alasan merampas hak politik warga negara.

Kemudian pencalonan yang sentralistik. Ardan menilai partai memiliki peran yang sangat besar untuk mengusung calon kandidat yang akan mengikuti pilkada. 

Kewenangan memberikan rekomendasi pencalonan berada di tangan pimpinan partai di tingkat pusat.

“ Hal ini seringkali menjadikan proses pecalonan syarat dengan politik transaksi. Calon kandidat yang mampu memberikan mahar politik lebih besar kepada partai memiliki peluang yang besar pula untuk mendapatkan rekomendasi partai. Seringkali, calon kandidat tidak hanya melamar ke satu partai untuk memaksimalkan dukungan. Artinya ada banyak uang yang harus dikeluarkan. Tentu hal ini membuat calon kandidat yang nantinya terpilih berfokus bagaimana mengembalikan modal yang sudah dikorbankan selama proses pencalonan. Sehingga fokus pada kinerja pemerintahan dan pembangunan masyarakat tidak mendapat perhatian lebih. Barangkali kondisi ini pula yang mejelaskan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi,” jlentrehnya.

Fenomena lain yang melahirkan pemimpin korup ialah politik uang. 

Menurut Ardan, politik uang harus dibumiganguskan dari sistem politik untuk menciptakan iklim politik yang sehat.

“Tentunya  politik uang patut disadari bahwa fenomena politik uang masih sering terjadi dalam setiap pemilu. Calon kandidat yang merasa tidak cukup percaya diri untuk memenangkan persaingan dalam pilkada menggunakan strategi politik uang. Rakyat diiming-imingi sejumlah uang atau barang dalam besaran dan bentuk yang beragam supaya rakyat memilih mereka. Kenyataan ini pun jelas membuat pilkada tidak lebih hanya soal jual beli suara pemilih, sementara penekanan pada visi-misi dan strategi pembangunan daerah seringkali luput diperbincangkan oleh calon kandidat,” imbuhnya.

Lebih dalam Ardan menyampaikan, mahasiswa berharap siapapun calon yang akan memimpin Kota dan Kabupaten Blitar kedepan harus berpegang teguh terhadap kepentingan rakyat. Pemimpin baru nanti harus berwatak kerakyatan.

“Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang lahir dari tengah-tengah rakyat diusung rakyat dan bekerja untuk rakyat dan selalu menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam setiap nafas kepemimpinannya,” pungkasnya.(*)