Hadi Mulyono Kadishub Jember saat hearing dengan Komisi C DPRD Jember (foto : istimewa / Jatim TIMES)
Hadi Mulyono Kadishub Jember saat hearing dengan Komisi C DPRD Jember (foto : istimewa / Jatim TIMES)

Izin operasional Bandar Udara (Bandara) Notohadinegoro Jember, yang dianggap sudah tidak berlaku sejak pertengahan tahun lalu alias sudah mati izinnya, dibantah oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Hadi Mulyono. Bantahan itu disampaikan Hadi saat gelar pendapat di ruang Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Rabu (4/12/2019).

Menurut Hadi, saat ini Bandara Notohadinegoro Jember mengantongi sertifikat bandar udara sementara yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, yang berlaku sampai 22 Desember 2019.

“Dasar masih beroperasionalnya Bandara Jember adalah sertifikat bandar udara sementara. Sebelum sertifikat masa berlakunya habis pada Maret lalu, kami sudah mengajukan perpanjangan dengan beberapa bukti dokumen surat permohonan perpanjangan sertifikat yang ditujukan kepada Kemenhub,” beber Mulyono di depan anggota Komisi C.

Ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi Pemkab Jember untuk mendapatkan sertifkat permanen Bandara Notohadinegoro, tiga di antaranya sudah dipenuhi Pemkab Jember. “Masih ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi, agar bandara Jember bisa mendapatkan sertifikat permanen, dan yang paling penting adalah masterplan bandara,” bebernya.

Namun masterplan bandara yang ada di Desa Wirowongso Ajung dan dibuat oleh Bappeda sejak 2017, diminta oleh pihak Angkasa Pura. Hal ini menyusul keinginan pihak Angkasa Pura yang akan mengambil alih bandara karena akan menjadi embarkasi antara. “Karena masterplan wewenangnya di Angkasa Pura, kami pasif sambil menunggu kelanjutan bandara,” ujarnya.

Hadi berharap, pihak Angkasa Pura segera menyelesaikan masterplan tersebut, sehingga status bandara semakin jelas. “Kami akan mendorong pihak angkasa pura untuk menyelesaikan masterplan, sehingga sertifikat untuk Bandara Jember bisa segera diterbitkan,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto mengatakan, pihaknya berharap persoalan sertifikat untuk Bandara Jember secara permanen segera diproses. Sehingga, tidak menggunakan sertifikat sementara.

“Kami berharap Bandara Jember tetap eksis untuk melayani penumpang dan banyak maskapai yang menerbangi rute dari dan menuju Jember,” pungkas politisi partai Nasdem ini. (*)