Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan saat mengisi Sosialisasi Program Pajak Online Dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah di Kota Malang, Rabu (4/12) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)
Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan saat mengisi Sosialisasi Program Pajak Online Dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah di Kota Malang, Rabu (4/12) (Arifina Cahyanti Firdausi/MalangTIMES)

Para pengusaha di Kota Malang terus dituntut untuk menjadi wajib pajak (WP) yang jujur. Lantaran, dari pengusaha yang berinvestasi di Kota Malang saat ini, masih ada temuan-temuan WP yang kurang tertib dalam melakukan pembayaran pajak. 

Upaya dalam mempermudah pelaporan pajak bagi para pengusaha hotel, restoran, parkir dan yang lainnya dilakukan penerapan sistem online. Untuk menerapkan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggaet tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam kesempatan ini mengingatkan para pengusaha di Kota Malang untuk melakukan wajib pajak dengan Clear and Clean. Hal itulah yang ditekankan untuk dilakukan secara transparan, sehingga jumlah penerimaan pajak akan terpantau dengan maksimal.

"Untuk para wajib pajak, ini harus benar-benar bersih, Clear an Clean. Dengan secara transparan, apa yang disebut eplanning, ebudgetting, pajak online, dan pelayanan terpadu satu pintu, korupsi akan bisa dicegah. Makannya kita buat sistem online," ujarnya dalam Sosialisasi tentang Program Pajak Online Dalam Rangka Program Pencegahan Korupsi di Bidang Pendapatan Daerah oleh Pemkot Malang dan Tim Korsupgah KPK RI Wilayah 6, di Ruang Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (4/12).

Menurutnya, dengan sistem online tersebut maka semua pemasukan dari pajak daerah di Kota Malang bisa dilihat oleh siapapun. Termasuk para pengusaha yang ingin melihat apakah pembayaran yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum.

"Terlebih penerapan sudah dengan pelayanan terpadu satu pintu. Ini harus ada partisipasi dari semuanya, kalau integritas kita baik, saya kira pengusaha juga tidak akan ikut menyuap," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu action plan KPK RI dalam meningkatkan pajak di setiap daerah yakni dengan memfokuskan pada pembayaran pajak yang masuk sesuai dengan khas daerah. "Pajak kita buat online ini kita bantu fasilitaso, bekerjasama dengan bank daerah. Kita fokus bagaimana supaya pembayaran pajak itu masuknua dalam khas daerah itu sesuai dengan yang seharusnya," pungkas nya.