Sosialisasi Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup digelar DLH Kab Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Sosialisasi Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup digelar DLH Kab Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar kembali menggelar sosialisasi Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota di Ruang Perdana Kantor Dinas Kominfo, Rabu (6/11/2019).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh perangkat desa dari seluruh Kabupaten Blitar. Bertindak selaku narasumber Kepala DLH Kabupaten Blitar, Krisna Triatmanto, Kabid Wasdal DLH, Diana Ainu Rofiq dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blitar.

“Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat semakin tahu hak-haknya bila terjadi permasalahan di lingkungan, dengan mengadukan ke Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga bisa mendapatkan tindak lanjut, bisa mendapatkan penyelesaian masalah khususnya yang diakibatkan oleh gangguan lingkungan,” ungkap Kepala DLH Kabupaten Blitar, Krisna Triatmanto.

Dijelaskan, permasalahan lingkungan di Kabupaten Blitar yang sering diadukan masyarakat salah satunya ialah limbah ternak yang menyebabkan lalat dan bau. Menurut Krisna, hal ini seringkali terjadi karena di Kabupaten Blitar belum ada tempat terfokus atau tersentral untuk wilayah peternakan.

“Peternakan di Kabupaten Blitar masih jadi satu dengan pemukiman. Sehingga diperlukan pengelolaan usaha peternakan yang baik agar tidak menyebabkan bau maupun lalat,” paparnya.

Di kesempatan ini peserta juga diberikan bekal pemahaman penataan hukum lingkungan hidup. Seringkali gangguan lingkungan seperti pencemaran oleh perusahaan apabila tidak dikelola dengan baik menyebabkan konflik sosial.

“Apabila masyarakat mengajukan pengaduan maka harus direspon baik oleh masyarakat. Ketika tidak direspon dengan baik maka akan bisa masuk ke ranah hukum, terlebih bila pencemaran tadi telah menyebabkan kerusakan lingkungan, perusahaan bisa dituntut secara pidana maupun secara perdata. Masyarakat bisa melakukan pelaporan, kasusnya bisa diselesaikan secara hukum bekerjasama dengan aparat kepolisian,” paparnya. 

Lebih dalam Krisna berharap, dengan sosialisasi ini lingkungan di Kabupaten Blitar bisa semakin bagus dan tertata. “Dengan adanya pengaduan, masyarakat bisa semakin hati-hati dalam mengelola lingkungan. Pun demikian bila ada gangguan pencemaran nanti penanganannya bisa diselesaikan secara baik sehingga masalahnya bisa cepat diselesaikan,” tandas Krisna.(kmf)