Ilustrasi.(Foto : Tribunnews)
Ilustrasi.(Foto : Tribunnews)

Kejaksaan Negeri Blitar menyatakan banding atas vonis aktivis anti korupsi Mohamad Trijanto, terpidana kasus pencemaran nama baik panggilan surat KPK kepada Bupati Blitar.

Pengajuan banding ini dilakukan karena hasil putusan sidang tidak sesuai dengan tuntutan yang disampaikan JPU sebelumnya.

“ Sebelumnya JPU telah menuntut Triyanto dengan hukumam 2 tahun penjara atas kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax terkait panggilan surat palsu KPK kepada Bupati Blitar. Kami pastikan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar sudah di sampaikan pada pekan lalu,” jelas Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar Nanang Dwi Pri Hariyadi.

Sementara itu penasihat hukum Triyanto, Hendi Priono mengatakan, telah mengetahui rencana banding yang diajukan jaksa Penuntut Umum atas putusan Majelis Hakim, pihaknya pun menyiapkan kontra memori banding.

Diberitakan sebelumnya, aktivis anti korupsi M Trijanto divonis 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar dalam sidang yang digelar di ruang Cakra PN Blitar, Kamis (2/5/2019).  

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana Trijanto dituntut hukuman 2 tahun penjara. 

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Trijanto dua tahun penjara, atas dakwaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Blitar Rijanto.

"Saya rasa putusan ini (hukuman 6 bulan penjara) sangat adil bagi terdakwa yang sebelumnya dituntut dua tahun penjara," ungkap Hendi Priyono selaku kuasa hukum Trijanto usai sidang.(*)