Suasana rapat paripurna DPRD Kota Blitar tentang penyampaian keputusan DPRD terkait catatan strategis LKPJ Wali Kota Blitar akhir tahun anggaran 2018.
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Blitar tentang penyampaian keputusan DPRD terkait catatan strategis LKPJ Wali Kota Blitar akhir tahun anggaran 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna penyampaian keputusan DPRD tentang catatan strategis LKPJ wali kota Blitar akhir tahun anggaran 2018, Kamis (11/04/2019).

Bertempat di gedung utama DPRD Kota Blitar, turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Blitar, Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudi Wijonarko, seluruh anggota dewan, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah se-Kota Blitar.

Ketua DPRD Kota Blitar Said Nofandi mengatakan, panitia khusus (pansus) DPRD Kota Blitar yang mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Blitar akhir tahun anggaran 2018, telah menuntaskan tugasnya.

Pansus yang terdiri dari anggota masing-masing fraksi, kata Said, mencatat secara administratif maupun substantif terkait LKPJ Walikota secara keseluruhan tidak ada kekurangan yang bersifat mendasar. Akan tetapi, pansus menengarai ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

Menurut catatan strategis pansus, di bidang infrastruktur Pemkot Blitar perlu proaktif dan reaktif untuk berkomitmen menyelesaikan tahapan hingga realisasi pengerjaan proyek infrastruktur di Kota Blitar.

"Menurut pansus sudah baik. SKPD terkait tentunya harus bisa menyerap anggaran yang belum bisa diserap tahun lalu, tahun bisa diserap sesuai dengan aturan. Artinya, anggaran mana yang perlu diserap seperti membangun Pasar Legi, SMP 3," jelas Said saat dikonfirmasi awak media seusai paripurna.

Selain dua proyek fisik tersebut, masih ada proyek lainnya yang gagal direalisasikan tahun lalu karena gagal lelang, seperti pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di lahan bekas Kelurahan Pakunden, Rembang dan Bendo, kemudian pembangunan fiber optik di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik), pembangunan jembatan kaca hingga Taman Jas Merah di Aloon-Aloon.

"Ini sangat penting karena menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, sehingga perlu segera diselesaikan," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Walikota Blitar Santoso mengamini jika seluruh proyek fisik tersebut mesti segera direalisasikan tahun ini. Santoso menilai beberapa proyek fisik tersebut sudah gagal direalisasikan tahun 2018 kemarin akibat gagal lelang, pihaknya akan mendorong OPD terkait untuk cepat mengerjakan proses pelaksanaan pembangunan.

"Terutama dari proyek-proyek gagal lelang pada tahun 2018, insyaallah awal tribulan kedua ini sudah diproses," tandasnya.

Santoso menyampaikan dari seluruh proyek gagal lelang tahun lalu, dalam waktu dekat ada satu proyek yang sudah selesai dikerjakan dan akan dilaunching tanggal 15 April mendatang, adalah proyek fiber optik di Diskominfotik. “Proyek yang menelan anggaran pembangunan sebesar Rp 10,3 miliar itu sudah oke, pekan depan siap launching,” tuntasnya.