Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)
Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)

Aktivis anti korupsi Mohamad Trijanto dituntut dua tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Blitar, Rabu (10/4/20190. Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan dalam kasus dugaan penyebaran hoaks paemanggilan oleh KPK terhadap Bupati Blitar yang dilakukan Trijanto.

Dalam sidang ini, JPU Kejaksaan Negeri Blitar Nanang Dwi Pri Hariyadi, memberikan tuntutan kepada Trijanto atas pencemaran nama baik terhadap Bupati Blitar Rijanto. Meski sebelumnya terdakwa dijerat dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, untuk dugaan penyebaran hoaks dan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. 

Usai sidang kuasa hukum Trijanto,  Hendi Priyono mengatakan, berdasarkan fakta persidangan jeratan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, untuk dugaan penyebaran hoaks dan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sudah tereliminasi. Trijanto hanya dituntut dengan pasal pencemaran nama baik.
"Hari ini tinggal pencemaran nama baik itu membuat kita lega," ungkap Hendi Priyono usai sidang.

Meski begitu, pihaknya menilai tuntutan 2 tahun penjara untuk kasus pencemaran nama baik dinilai terlalu tinggi. Atas tuntutan ini Trijanto akan membacakan pembelaan pada agenda sidang selanjutnya. 

"Tuntutan terlalu besar. Itu yang akan kami lalukan pembelaan pada agenda sidang selanjutnya. Untuk materi pembelaan kami belum bisa menyampaikan ke publik," imbuh Hendi.

Untuk diketahui, Trijanto ditetapkan sebagai tersangka, setelah mengunggah informasi adanya surat panggilan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk Bupati Blitar di akun Facebook-nya.
Oleh penyidik Polres Blitar, Trijanto dianggap melakukan penyebaran kabar hoaks dan melanggar UU ITE, setelah KPK menyatakan surat tersebut palsu. Mohamad Trijanto dilaporkan Bupati Blitar, melalui Kabag Hukum Pemkab Blitar.(*)