Ilustrasi.(Foto : Radar Lombok)
Ilustrasi.(Foto : Radar Lombok)

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar, Jawa Timur, melarang peserta pemilu memberikan uang dalam kampanye rapat umum karena bisa masuk dalam politik uang.

Hal itu merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 dan Pasal 521, serta menindaklanjuti SK KPU Nomor 278 tentang Pedoman Kampanye yang mengatur mengenai biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye Pemilu 2019, peserta pemilu dilarang untuk memberikan uang untuk akomodasi transportasi maupun makan.

“Dalam peraturan tersebut, parpol dan caleg dilarang memberikan uang dalam bentuk dan alasan apapun ketika menggelar kampanye. Baik terbuka maupun tertutup,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Hakam Sholahudin.

Dikatakannya, ketika mengundang massa atau simpatisan dalam kampanye terbuka atau pun tertutup, parpol maupun caleg dilarang memberikan uang. Termasuk dengan alasan untuk transport, uang makan, atau lainnya. “Pokoknya dilarang memberikan apapun dalam bentuk uang,” tegas dia.

Pihaknya tidak mempermasalahkan jika parpol atau caleg memberikan ganti rugi kepada massa dalam bentuk barang maupun non tunai. Misalnya, makanan atau minuman. “Jika parpol atau caleg ingin memberikan ganti rugi transportasi kepada simpatisan, maka yang bersangkutan harus memberikan dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM). Pokoknya tidak boleh uang,” terangnya.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya pratik politik uang dalam Pemilu 2019. Sebab, pemberian uang kepada simpatisan dalam bentuk dan alasan apa pun, rawan terhadap politik uang. “Untuk itu, jika ada parpol atau pun caleg yang kedapatan memberikan uang, itu sudah masuk pada praktik politik uang,” urainya.

Memberikan uang kepada simpatisan, termasuk pelanggaran kampanye dan sudah masuk ke ranah hukum. “Parpol atau caleg bakal terkena sanksi penjara atau membayar ganti rugi dalam bentuk uang jika kedapatan memberikan uang ke simpatisan,” pungkasnya.(*)