Ilustrasi.(Foto : Tribunnews)
Ilustrasi.(Foto : Tribunnews)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar tancap gas di awal tahun 2019. Rencananya, bulan depan dewan bakal mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perizinan dan tentang Penerangan Jalan Umum (PJU) bakal selesai. Dua Ranperda tersebut saat ini masuk tahap finalisasi pembahasan.

Ranperda tentang Perizinan merupakan ranperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2013. Sedangkan untuk Ranperda PJU merupakan ranperda baru yang sebelumnya belum ada. Untuk Ranperda tentang Perizinan dibahas oleh Komisi I, sedangkan untuk Ranperda PJU dibahas oleh Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. 

"Untuk Ranperda tentang Perizinan, kini dalam pembahasan, tapi ditargetkan bulan depan sudah selesai," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Loetfi Tontowi.

Dijelaskannya, pembahasan ranperda tersebut melibatkan beberapa pihak. Di antaranya Bagian Hukum Pemkab Blitar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Pemkab Blitar, dan akademisi. Ranperda tentang perizinan tersebut dibuat sebagai payung hukum bagi ranperda lain yang membutuhkan perizinan tertentu. 

"Artinya, ranperda ini mengatur tentang perizinan tertentu dan perizinan yang tidak diatur dalam perda lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Supriadi mengatakan, pembahasan Ranperda PJU sudah memasuki tahap finalisasi. "Semua pembahasan sudah selesai dilakukan," tegas dia.

Kini pihaknya menunggu tahap berikutnya. Yakni menambahkan materi lain terkait PJU. Dia menargetkan, satu bulan ke depan, Ranperda PJU sudah selesai digarap. Menurut dia, Ranperda PJU nantinya akan mengatur tentang lokasi PJU, teknis pemasangan PJU yang dilakukan warga, serta teknis pembayaran dan pendanaan PJU. 

"Artinya, perda ini nantinya juga mengatur agar pengeluaran biaya untuk PJU bisa hemat," pungkasnya.(*)