Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)
Ilustrasi.(Foto : Goggle Images)

Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mensinyalir akan menggelontor sekitar Rp 20 miliar untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Ada tiga sektor pembiayaan yang disinyalir bakal merogoh anggaran cukup besar, yakni biaya untuk perekrutan anggota PPK, PPS dan KPPS.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol PBD) Pemkot Blitar Hakim Sisworo mengatakan, dari pos keperluan anggaran pelaksanaan pilkada tahun depan, memang paling besar untuk biaya perekrutan anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok panitia pemungutan suara (KPPS).

"Jadi, anggaran paling banyak diperkiran untuk perekrutan anggota PPS, PPK, dan KPPS. Ada dua tahap penganggaran. Nanti disiapkan PAK 2019 ini dan APBD tahun depan (2020)," jelas dia.

Menurut dia, alokasi anggaran itu pencairannya akan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama akan dialokasikan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun 2019. Anggaran tahap pertama ini difungsikan untuk biaya persiapan pembuatan regulasi pelaksanaan dan biaya publikasi Pilkada 2020.

Sementara anggaran tahap kedua akan dibebankan pada APBD tahun 2020. Di tahap ini, anggaran untuk keperluan pembentukan kepanitiaan pemilihan hingga seluruh tahapan pelaksanaan pilkada.

"Keperluan anggaran disesuaikan dengan tahapan pilkada. Jadi, kami memperkirakan anggarannya sebesar Rp 20 miliar," pungkasnya.