Totok Sugiarto, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)
Totok Sugiarto, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar.(Foto : Aunur Rofiq/BlitarTIMES)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar masih belum bisa memutuskan pembentukan panitia khusus (pansus) pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota Blitar sisa masa jabatan.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar Totok Sugiarto menjelaskan, sementara ini pihaknya masih belum memiliki poin kesepakatan pembentukan tata tertib (tatib) pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota sisa masa jabatan. Totok menilai masih perlu pembicaraan tatib tersebut di tingkat fraksi untuk dicapai kesepakatan.

"Berdasarkan dinamika paripurna belum menemui titik temu, perlu pembicaraan di tingkat fraksi, untuk dicapai kesepakatan tatib ini segera dibentuk atau tidak," jelas dia kepada awak media di Kantor DPRD Kota Blitar, Senin (04/02/2019).

Totok menyatakan, pansus pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota ini komposisinya terdiri atas setiap fraksi. Sehingga, jika pansus telah terbentuk, maka setiap fraksi memiliki hak mengajukan nama yang diajukan sebagai Walikota dan/atau Wakil Walikota sisa masa jabatan.

Kemudian, lanjut dia, nama-nama itu akan dilimpahkan ke forum rapat paripurna untuk ditetapkan oleh pansus, dilanjutkan fasilitasi di pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan dijadikan dasar pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota sisa masa jabatan.

"Ini sebagai amanat PP Nomor 18 tahun 2018 tentang Tatib pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota sisa masa jabatan. Tidak hanya persiapan pasca peristiwa OTT (Samanhudi) itu, tapi untuk selanjutnya bisa dipakai minimal buat persiapan," jelas politisi PKB ini.

Dewan, kata Totok, mempertimbangakan pembentukan Pansus pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota sisa masa jabatan ini untuk melengkapi peraturan tata tertib pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota sisa masa jabatan dan tata tertib kode etik yang masing-masing dibentuk sendiri-sendiri.

"Amanat PP tatib pemilihan memang harus dibentuk, tentang kode etik juga harus ada yang terbentuk di dalam peraturan DPRD secara terpisah," sambung Totok.

Sekadar informasi, pembentukan tatib pemilihan Walikota dan/atau Wakil Walikota Blitar ini ditengarai sebagai upaya pengisian jabatan kepala daerah Kota Blitar secara definitif.

Di sisi lain, posisi tugas kepala daerah Kota Blitar saat ini sementara dijalankan oleh Wakil Walikota Blitar, Santoso, sebagai dampak belum adanya keputusan inkracht Samanhudi soal kasus dugaan suap ijon proyek pembangunan SMPN 3 Kota Blitar pada 2018 lalu, yang membuat Santoso belum bisa diangkat sebagai Walikota Blitar definitif.(*)