Akdi demo FGD di Kantor Bawaslu Kab Blitar.(Ist)
Akdi demo FGD di Kantor Bawaslu Kab Blitar.(Ist)

Perkumpulan masyarakat simpatisan pemilu dan demokrasi yang terwadahi dalam Forum Peduli Demokrasi (FPD) Blitar menggelar aksi demontrasi ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Selasa (2/10/2018). Mereka menilai komisioner Bawaslu memiliki integritas yang tidak baik

Koordinator aksi, Ase Mahendra, mengatakan pihaknya  menemukan dugaan beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan dua komisioner. Dimana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 kemarin di ketidaksesuaian antara surat suara dengan jumlah suara.

Sementara saat ini satu orang komisioner juga tengah bermasalah etika dan kompetensinya sebagai komisioner, dikarenakan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Blitar atas kasus penyalahgunaan dana revitalisasi pasar Tumpang Talun Blitar.

"Kami sebagai bagian dari pengawal demokrasi, meminta kepada instansi terkait untuk menonaktifkan sementara ketiga komisioner Panwas Kabupaten Blitar ini. Karena apa, kalau tetap dibiarkan menjabat sebagai komisioner, dikhawatirkan akan merusak proses demokrasi di Kabupaten Blitar pada pemilu 2019 nanti," tegas Ase Mahendra.

Selain akan mengganggu proses demokrasi, Ase menambahakan, dengan masih bertugasnya dari ketiga komisioner Panwas yang bermasalah itu akan membuat pesimis dan skeptis masyarakat kabupaten Blitar dalam memberikan suaranya pada pemilu 2019 nanti.

"Kalau lembaga pengawasnya saja jelek, pasti hasil pemilu nanti juga jelek," tegasnya.

Lebih dalam, dia meminta masyarakat di kabupaten Blitar untuk bersama-sama mengawal proses setiap demokrasi untuk pemilu. Entah lembaga penyelenggara pemilu (KPU) atau lembaga pengawasnya yakni (Panwaslu).

Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Hakam Sholahudin, menegaskan pihaknya menerima dengan baik kedatangan Forum Peduli Demokrasi ke kantor mereka. Terkait komisioner yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

“Kami menghargai hukum dan menyerahkan ke proses hukum,” tandasnya singkat.

Sementara mengenai kasus di surat suara di Pilgub Jatim, Hakam mengaku kasus tersebut telah selesai setelah pihaknya berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

“Dulu itu ada ketidaksesuaian antara surat suara dengan jumlah suara. Kita sudah menjelaskan kepada Bawaslu  Jatim dan tidak ada masalah,” pungkasnya.