Suyoto, Kepala BKD Pemkot Blitar.(Foto : Team BlitarTIMES)
Suyoto, Kepala BKD Pemkot Blitar.(Foto : Team BlitarTIMES)

Sebanyak dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar tidak memiliki kepala dinas secara definitif. Dua OPD yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) ini yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menyikapi hal ini, Pemkot Blitar akan melakukan lelang jabatan untuk pengisian jabatan kepala dinas di dua OPD tersebut. Namun, upaya itu ternyata masih mandek lantaran menunggu rekomendasi pemerintah pusat.

"Sementara ini kami masih koordinasi dengan kementerian terkait dan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk mendapatkan rekomendasi pengisian jabatan itu," ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar, Suyoto, saat diwawancara BLITARTIMES di kantornya, Jumat (14/09/2018).

Sebagaimana diketahui, Dispendukcapil Kota Blitar saat ini dipimpin oleh Didik Hariadi yang merangkap sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. Sementara jabatan Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar dijalankan oleh Juari yang merangkap Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar.

"Dispendukcapil sementara dipimpin Pak Didik dan Satpol PP dipimpin Pak Juari," katanya.

Menimpali hal tersebut, sambung dia, pihaknya akan segera melakukan lelang jabatan untuk pengisian jabatan kepala dinas di dua OPD yang saat ini dipimpin oleh Plt. Koordinasi untuk melaksanakan upaya itu, pihaknya selain harus menunggu keputusan dan rekomendasi resmi dari pemerintah pusat dan KASN, juga mencermati perkembangan dinamika yang berlangsung di lingkup pemerintah Kota Blitar.

"Kami juga belum tahu kapan hasil koordinasi dengan KASN untuk rekomendasi pengadaan lelang jabatan," sahutnya.

Selain belum mengetahui secara pasti kapan hasil koordinasinya dengan KASN membuahkan hasil, dirinya mengklaim bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan di dua OPD itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Suyoto tidak bisa menjawab dengan lugas dan tegas ketika diulik BLITARTIMES bagaimana jika dua OPD harus menelorkan kebijakan strategis yang membutuhkan keputusan langsung oleh kepala OPD yang definitif.

Pertanyaan ini berkorelasi dengan persoalan capaian sementara hasil pencetakan Kartu Identitas Anak dan E-KTP oleh Dispendukcapil yang mana harus ada kebijakan strategis dari kepala OPD yang definitif. Selain itu bagaimana capaian Satpol PP ketika menertibkan reklame liar yang tidak berizin seperti reklame Save Samanhudi dan Save KPK beberapa waktu yang lalu dan spanduk perlawanan terhadap #2019gantipresiden, yang mana ini juga memerlukan kebijakan strategis seorang kepala OPD yang definitif.

"Saya yakin dua OPD ini akan baik-baik saja, ketika dipimpin oleh Plt untuk sementara waktu ini," tuntasnya.