Ilustrasi.(Foto : Okezone)
Ilustrasi.(Foto : Okezone)

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Usaha Tempat Kos di Kota Blitar telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Blitar melalui rapat paripurna. Diharapkan dengan disetujuinya Raperda ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiaro, mengatakan Raperda ini akan digodok menjadi perda. Dan diharapkan setelah terbentuk peda, pengawasan serta pengelolaan usaha tempat kos di Kota Blitar bisa lebih optimal.

“Dengan Perda ini maka usaha tempat kos dapat lebih terkoordinir. Pengelolaan rumah kos bisa lebih tertib dan serapan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Blitar dapat lebih baik,” ucap Totok Sugiarto.

Sementara itu Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, dikutip dari laman situs resmi Pemkot Blitar, Jumat (7/9/2018), memberikan apresiasi telah disahkannya Raperda tentang Usaha Tempat Kos.

Mengingat saat ini banyak masyarakat yang mengais keuntungan dengan usaha tempat kos. Sehingga perlu dasar hukum yang didalamnya ada batasan-batasan usaha dan ketentuan lain yang harus dipatuhi pengusaha.

"Saya mengapresiasi positif terhadap Raperda Usaha Kos ini. Ada dasar hukum usaha yang bukan hanya business oriented saja, namun juga tetap memperhatikan norma-norma agama,” tegasnya. (*)