Safi, Kasi Intelejen Kejari Blitar.(Foto : Istimewa)
Safi, Kasi Intelejen Kejari Blitar.(Foto : Istimewa)

Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Blitar, Safi mengungkapkan alasan Kejaksaan belum menahan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar Mujib sebagai tersangka kasus sewa gudang. Hal tersebut dikarenakan kejaksaan belum melakukan evaluasi pasca pemanggilan.

“Belum digelar rapat evaluasi pasca pemanggilan. rapat evaluasi akan  digelar dalam waktu dekat. Kami janji akan membeberkan hasilnya. Senin depan mungkin sudah bisa dilihat hasilnya,” kata Safi.

Ia juga menyampaikan bahwa masih terlalu dini kalau mengatakan ada penyalahgunaan kekuasaan.

Sepengetahuan dia, jaksa pidsus masih memperdalam penyelidikan. “Pada waktu tersebut Mujib bertindak sebagai anggota Gapoktan bukan sebagai DPRD. Itulah yang saat ini dibahas oleh jaksa pidsus,” jelasnya.

Sementara Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Muhammad Triyanto mengaku kecewa dengan kinerja kejaksaan yang tak kunjung menetapkan Mujib sebagai tersangka.

Menurutnya, politisi Partai Gerindra tersebut seharusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka merujuk pada barang bukti berupa surat perjanjian sewa gudang antara Mujib selaku ketua Gapoktan Karya Tani Mandiri dengan Randy Wijdaya selaku vice president PT Harum Jaya Bersama selama 1 tahun tertanggal 1 November 2016 sampai 31 Oktober 2017.

Menurut Triyanto, sewa gudang tersebut sesuai aturan tidak diperbolehkan lantaran masa kerja antara disperindag dengan Mujib sudah habis sejak tahun 2014 lalu.  Secara aturan gudang harus diserahkan kembali ke disperindag.

“Intinya, anggota DPRD yg seharusnya ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan semua aset Pemkab Blitar, tidak boleh anggota DPRD menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan KKN demi menguntungkan dirinya sendiri atau golongannya saja,” tegasnya.

Triyanto menambahkan, dalam kasus ini harus segera ditetapkan tersangka karena barang bukti sudah cukup kuat. Karena diduga ada upaya dari pihak tertentu untuk mengaburkan kasus dugaan korupsi ini. (*)